PALEMBANG, Fornews.co – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api hingga kini belum dapat terealisasi. Pasalnya, sampai saat ini masih terbentur sejumlah kendala diantaranya akses pelabuhan laut dalam.
Demikian terungkap dalam paparan kesiapan usulan KEK di Graha Bina Praja, Selasa (29/09).
Direktur Utama PT Sriwijaya Mandiri Sumsel (SMS), Sarimuda mengatakan dari hasil paparan tersebut Gubernur Sumsel menginginkan dibangunnya pelabuhan laut dalam terlebih dahulu. Karena, jika tidak ada akses tersebut maka produksi yang dihasilkan di KEK TAA bisa dibawa keluar.
“Karena itu, untuk saat ini kami memfokuskan pembangunan akses pelabuhan ini dulu baru berbicara pembangunan KEK TAA,” katanya saat ditemui usai paparan.
Nantinya untuk pembangunnya masih dibicarakan. Namun, mungkin saja oleh PT Tri Patria Jaya juga mengingat mereka sanggup untuk membangun pelabuhan tersebut. Selain itu, tidak menutuo kemungkinan nantinya akan bergabung dengan pihak ketiga lainnya bahkan pemerintah pusat.
Untuk sistem kerjasamanya nanti akan dibahas lagi awal tahun mendatang sehingga ia pun belum dapat mengetahui sistem kerjasama tersebut.
Meski difokuskan pembangunan pelabuhan laut dalam, status TAA masih menjadi KEK, hanya saja untuk tahap awal ini difokuskan bagaimana cara mengawali dengan pembangunan pelabuhan terlebih dahulu.
Ia mengaku sejauh ini kendala pembangunan pelabuhan sendiri hanyalah uang. Meskipun begitu, ia mengaku belum menghitung besaran dana yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut.
“Kendalanya cuma uang saja, tapu belum tahu budgetnya berapa, jd harus dihitung dahulu,” terangnya.
Sedangkan untuk Feasibility Study (FS) sudah ada sejak dipegang oleh Pelindo. Sedangkan untuk syarat, pihaknya sudah melakukan survey sejak jauh hari. Bahkan, saat dirinya menjabat sebagai Dinas Perhubungan (Dishub) Sumsel.
Ia mengaku kedalaman laut di Tanjung Carat ini yakni mencapai 19 hingga 21 kilometer dan kedalam ini cukup untuk membangun pelabuhan laut dalam.
“Untuk lokasi pelabuhan tidak ada perubahan tetap di Tanjung Carat,” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Sumsel, Herman Deru menambahkan KEK ini sudah ditetapkan tahun 2014 lalu dan seharusnya dengan waktu tiga tahun atau 2017 sudah beroperasi. Namun, saat dirinya dilantik pada 2018 tetap belum beroperasi.
“Dengan pertemuan ini maka status KEK ini harus diperceoat agar segera terbangun di kawasan tersebut,” katanya.
Ia menceritakan sejak tahun 2013 – 2014, pembangunan KEK ini disibukan oleh administrasi dan perpanjangan. Padahal, yang dibutuhkan seperti lahan dan RTRW telah selesai.
Karena itu untuk tahap awal ini, pihaknya akan memfokuskan pembangunan pelabuhan laut dalam tersebut sehingga produk apapun dari KEK dapat keluar dari sana dengan insentif pajak. Untuk pembangunan pelabuhan ini bisa saja dari PMA, PMDN bahkan swasta.
“Kita bicara dulu pelabuhannya, jadi TAA itu bonusnya. Karena kami inginkan disana ada aktivitasnya,” tutupnya Deru. (lim)
