UTRECHT, fornews.co – Kabupaten Musi Banyuasin terus mendapat apresiasi dari berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri terkait capaian pembangunan komoditas pertanian berkelanjutan.
Pengembangan komoditas kelapa sawit berkelanjutan, misalnya. Upaya yang diinisiasi Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin ini mendapatkan apresiasi dari IDH Global di Arthur van Schendelstraat, Utrecht, Belanda.
Berkaitan dengan hal itu, Dodi pun diundang secara resmi untuk mengikuti rapat bersama di kantor IDH, Utrecht, Belanda pada 22-24 Maret 2019. Rapat ini dihadiri Program Director IDH, Daan Wensing dan Senior Commodity Trade Specialist IDH, Willem Klaassens.
Mereka membahas rencana realisasi Verified Source Area (VSA) di Muba serta terkait Amsterdam Declaration tentang Muba sebagai lumbung komoditas sawit dan komoditas karet yang berkelanjutan di Musi Banyuasin.
Peluang positif yang dimanfaatkan Dodi Reza sebagai ajang promosi hasil komoditas petani sawit dan karet Muba di level UE. Tujuannya tidak lain meyakinkan pihak luar tentang pembangunan berkelanjutan yang telah dilaksanakan di Bumi Serasan Sekate.
“Bupati Dodi Reza mendapat kesempatan emas untuk meeting bersama di Kantor IDH Global Belanda karena komitmen Pemkab Muba dalam membangun komoditas pertanian berkelanjutan di Musi Banyuasin,” kata Kabag Humas Pemkab Muba, Herryandi Sinulingga.
Selain itu, Pemkab Muba berkolaborasi dengan yayasan IDH untuk Inisiatif Perdagangan Berkelanjutan dalam membangun komoditas berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani melalui uji coba kesiapan rantai pasokan berkelanjutan (VSA) yang berbasis wilayah Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
Menurut Lingga, banyak yang sudah direalisasikan Bupati Muba Dodi Reza atas komitmennya terkait inisiatif perdagangan berkelanjutan dalam membangun komoditas berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Misalnya realisasi peremajaan perkebunan sawit yang sudah dilakukan di ribuan hektar perkebunan milik petani swadaya mandiri, sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 ini,” tuturnya.
“Selain itu program pengelolaan inti kelapa sawit menjadi bahan bakar nabati atau biofuel dan akan menjadi energi terbarukan, sebagai upaya untuk menyiasati penekanan pengunaan energi fosil yang akan diterapkan di Kabupaten Musi Banyuasin dengan melakukan MoU bersama ITB,” imbuhnya.
Lingga menambahkan, dalam rapat bersama IDH itu, Bupati Muba Dodi Reza juga akan mengikuti rangkaian diskusi tentang pilot kesiapan wilayah sumber sempat dengan Tim IDH dan pertemuan dengan Deklarasi Amsterdam.
“Sekaligus berbicara dengan IDH ini bahwa untuk meyakinkan mereka bahwa kelapa sawit di Musi Banyuasin bukan sebagai komoditas penyebab deforestasi. Karena program kita berkelanjutan dengan program replanting sawit, dan ini merupakan bentuk pembelaan sawit Indonesia di level UE,” ungkapnya.
Sementara itu, Kadin Perkebunan Muba Iskandar Syahrianto menjelaskan, bahwa komitmen Muba dalam pelaksanaan juridiction sertification pada 2017 terhadap komoditas perkebunan dan berlanjut dengan pelaksanaan VSA menjadi perhatian beberapa pihak untuk pengembangan pembangunan perkebunan berkelanjutan terutama bagi IDH.
“Yang akan dibahas di Utrech adalah beberapa tindaklanjut atas pelaksanaan VSA di Muba, yang hal ini diawali dengan pelaksanaan pendataan terhadap petani swadaya, penguatan/pembentuk kelembagaan petani, mendorong para pihak untuk melaksanakan hubungan kemitraan terhadap petani mandiri swadaya, serta mendorong para buyer dalam membeli produk komoditas melihat asal usul/lacak balak atas yang dibelinya ini bertujuan untuk meyakinkan tentang perkebunan yg sustanaible di Muba,” ujar dia.
Dirinya menjelaskan, bupati dalam hal ini juga menjelaskan pada Rapat bersama dengan Program Director IDH, Daan Wensing dan Senior Commodity Trade Specialist IDH, Willem Klaassens, adalah upaya Pemkab Muba dalam pengelolaan sawit di Musi Banyuasin dan membela sawit Indonesia bahwa pengembangan perkebunan sawit di Muba yang sustanaible dan bukan sebagai komoditas penyebab deforestasi.
“Langkah VSA itu ada beberapa tahap, yang diawali dengan pendataan petani swadaya dan pembentukan kelembagaan. Yang di wilayah Lalan sudah didata 4000 hektar, dan ini akan dilaksanakan peremajaan terhadap lahan tersebut, ini akan dilaksanakan juga di kecamatan sasaran lainnya,” tukasnya.(bas)
