PALEMBANG-Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel MF Ridho menyatakan, untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (ABPD) Sumsel Tahun Anggaran 2017 nanti, lebih diprioritaskan pada pembayaran hutang dan kewajiban ke kabupaten/kota.
“Fokus APBD 2017 ini salah satunya diprioritaskan membayar hutang dan kewajiban Pemprov Sumsel kepada kabupaten/kota berupa bagi hasil pajak, pajak rokok,” ujarnya, ditemui usai rapat Banggar, Kamis (22/12).
Ridho yang juga Ketua Komisi III DPRD Sumsel ini menuturkan, belum tahu persis berapa besaran hutang tersebut. Hanya saja, untuk tahun 2017 nanti pembayaran hutang tersebut lebih besar dari tahun sebelumnya.
“Itu jelas berpengaruh pada belanja pembangunan dan terjadi pengurangan untuk itu. Kita berharap setelah hutang tersebut dibayar tahun 2017, maka anggaran 2018 ke 2019 pemprov tidak meninggalkan hutang lagi. Karena masa habis periodisasi gubernur pada tahun 2018. Jadi untuk anggaran 2018 nanti, tinggal membayar sisa hutang tahun 2016 yang belum terbayar,” ungkapnya.
Saat ini, jelas Ridho, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum secara lengkap mempelajari hasil evaluasi dari Depdagri. Karena, menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Laonma L Tobing, evaluasi tersebut baru diterima Senin (19/12) lalu.
“Jadi, Sabtu nanti rapat Banggar ini dilanjutkan setelah Banggar berkonsultasi dengan Depdagri. Karena banyak dari hasil evaluasi itu yang perlu ditindaklanjuti, tapi dari BPKAD menyatakan belum siap mempelajari secara utuh hasil evaluasi itu,” tandasnya. (tul)
