PALEMBANG, fornews.co – Belum adanya hasil kajian yang dibuat tim cagar budaya Palembang yang dipegang PD Pasar Palembang Jaya dan pengembang dari PT Magna Beatum Aldiron Grup, membuat pembongkaran Pasar Cinde tertunda.
Hal tersebut disampaikan Dirut PD Pasar Palembang Jaya, Asnawi P Ratu, bahwa Pasar Cinde belum bisa dilakukan pembongkaran secara menyuluruh. Karena pihaknya masih menunggu kesimpulan hasil kajian tim cagar budaya. “Bisa jadi, hasil kajian itu akan selesai dalam minggu-minggu ini. makanya, bangunan pasar yang dibongkar baru bagian belakang saja, yang yang terpaut dengan cendawan masih menunggu kajian itu,” ujarnya.
Sementara, Kepala Cabang PT Magna Beatum, Raimar Yousnaidi menerangkan, sebenarnya untuk pembongkaran Pasar Cinde itu wewenang dari PD Pasar, sebagai pemegang aset termasuk juga administrasi pelelangan. Pihaknya, hingga saat ini masih menunggu hasil kajian dan mengikuti aturan dari Pemprov Sumsel.
“Karena, berdasarkan pengamatan dari ahli struktur, untuk struktur Pasar Cinde sudah sangat mengkhawatirkan dan sudah rapuh. Terlebih, nanti akan dimasukkan alat berat, sangat tidak mungkin jika beberapa struktur lama dari cinde harus dipertahankan,” terangnya.
Namun, pihaknya telah melakukan 3D scanning atau proses pengumpulan data permukaan dan bentuk objek, yang kemudian ditampilkan dalam bentuk 3 dimensi terhadap bangunan pasar cinde. “Alat 3D Scanner ini bisa digunakan, jika sewaktu-waktu akan membangun Pasar Cinde persis sesuai ukuran aslinya, dengan tingkat kesalahan sangat kecil,” sambungnya.
Raimar mengungkapkan, pihaknya sudah ada konsep untuk membentuk Pasar Cinde menjadi Pasar Kembang, dan akan membuat galeri foto yang berisi dokumentasi atau gambaran Pasar Cinde yang dulu. “Sesuai rencana awal, masih akan dibangun 12 lantai. Seharusnya, Oktober ini sudah dimulai jika hasil kajian sudah selesai,” tukasnya.
Ketua Rombongan Reses DPRD Sumsel Dapil Palembang, Budiarto Marsul menyatakan, pihaknya berharap semua pedagang dapat ter-cover dalam pembangunan Pasar Cinde. “Harus ada perjanjian jelas antara pedagang, pengembang, dan pemerintah. Agar tidak ada pihak yang dirugikan,” tandasnya. (tul)
