JAKARTA, fornews.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan prioritas pada sembilan layanan utama yang akan segera diintegrasikan dalam platform digital nasional yang dinamakan INA Digital.
Ha itu diutarakan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, saat memberi keterangan pers usai menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Jokowi, di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/03/2024).
Azwar Anas menyatakan, bahwa hal tersebut masuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Pemerintah, sambung dia, terus melakukan percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital nasional melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan saai ini progresnya signifikan.
“Ini sejarah, pertama kalinya Republik Indonesia segera menuju keterpaduan layanan digital nasional,” ujar dia.
Anas mengatakan, bahwa ini langkah besar menuju realisasi pemerintahan berbasis elektronik (e-government) yang efisien. Indonesia sedang terus bergerak sejak Perpres Nomor 82 ini dibuat dan terkait dengan govtech.
“Karena ternyata kita melihat hampir seluruh negara top 20 terbaik di dunia yang sistem pemerintah berbasis elektroniknya jalan mereka punya govtech, punya government technology,” kata dia.
Anas mengungkapkan, INA Digital yang akan dikelola Peruri ini untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah dalam satu portal, memudahkan akses bagi masyarakat, dan meningkatkan interoperabilitas antarkementerian dan lembaga.
“Saat ini sudah ada peningkatan signifikan dalam indeks pemerintahan elektronik Indonesia di kancah internasional, dan dengan implementasi penuh INA Digital, diharapkan Indonesia dapat melompat lebih jauh dalam peringkat tersebut,” ungkap dia.
Nah goverment development index Indonesia pada internasional, jelas Anas, naik 30 peringkat dari 107 ke 77. Pemerintah optimistis kalau nanti ini dikerjakan akan melompat lagi indeks Indonesia. Beberapa layanan yang akan segera diintegrasikan termasuk administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian.
Apalagi, Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar seluruh kementerian berintegrasi dengan INA Digital paling lambat pada Mei mendatang, menandakan urgensi dan komitmen tinggi pemerintah dalam transformasi digital ini.
Dengan integrasi ini, sambung dia, diharapkan tidak hanya mempermudah akses layanan bagi masyarakat tetapi juga meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintah.
“Ke depan rakyat tak perlu lagi mengunduh, cukup dalam satu portal berbagai layanan dengan akses SSO (single sign on) melalui pemanfaatan sertifikat elektronik, sekali isi data untuk berbagai layanan. Kalau ini selesai, Insyaallah Mei atau Juni, untuk memperoleh IKD (identitas kependudukan digital) masyarakat tak perlu lagi ke kelurahan, ke desa, cukup pakai biometrik nanti akan mendapatkan IKD,” tandas dia. (aha)
