SEKAYU, fornews.co – Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) diminta untuk memberikan informasi dan data tambahan yang relavan dan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).
Permintaan tersebut disampaikan Kabid Kesetaraan Gender dalam UMKM Ekonomi Kreatif Kementrian PPPA RI, Drs Anisa MSi, dalam rapat Tim Verifikasi Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2018 dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI untuk Kabupaten Muba, di Ruang Rapat Bappeda Muba, Selasa (06/11).
“Muba satu-satunya Kabupaten di Sumsel yang mendapatkan verifikasi dari Tim Kementrian PPPA. Mungkin bakal menjadi satu calon penerima Penghargaan APE tahun 2018, semua ini tergantung dari hasil verifikasi, validasi, dan konfirmasi terhadap data dan informasi tentang pelaksanaan PUG di Muba. Untuk itu dalam pertemuan ini kami harapkan kepada jajaran Pemkab Muba dapat memberikan informasi dan data tambahan yang relavan dan pelaksanaan PUG,” ungkap Anisa, yang jug didampingi Ketua Tim Verifikasi Penghargaan APE Drs Riska Prasetya, dan Kasubid Pemantauan dan Evaluasi Gender Kementrian PPPA RI Suprianto.
Anisa juga memberikan apresiasi kepada Kabupaten Muba telah melengkapi data tentang PUG berikut capaiannya sesuai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kementrian PPPA RI.
Sementara, Sekda Muba, Apriyadi menerangkan, memang Pemkab Muba terus berkomitmen menjadikan perempuan dan anak berada digaris aman, mandiri, bermartabat dan berkualitas. Apalagi, hal ini sudah tertuang dalam Misi ke-7 Kabupaten Muba, yaitu Memberdayakan perempuan dan melindungi anak serta penyandang disabilitas, menunjukan betapa kuatnya komitmen Pemkab Muba bersama Stakeholder dalam upaya meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender.
“Kebijakan Pengarusutamaan Gender ini diperlukan untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, untuk memastikan perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber daya, dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam melakukan kontrol,” terangnya.
Akses ini, jelas Apriyadi, sudah ada jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II) di Muba, yang diisi dari jajaran perempuan. Mulai dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Muba, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muba, dan Camat juga ada dari perempuan.
“Kita akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada jajaran perempuan untuk jabatan strategis. Kemudian dari sisi kontrol , sudah ada 9 dari 45 Anggota DPRD Muba berasal dari perempuan,” jelasnya.
Apriyadi menuturkan, bila Kabupaten Muba meraih penghargaan APE, tentu akan menjadi cambuk bagi Kabupaten Muba untuk dapat meningkatkan motivasi pelaksanaan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diberbagai bidang kehidupan.
“Terima kasih kepada tim dari Kementrian PPPA RI yang akan melakukan verifikasi tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Kami persilahkan, dan kami akan terus melakukan perbaikan demi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di Muba,” tandasnya. (tul)
