SEKAYU, fornews.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba), meraih National Procurement Awards atau Kepemimpinan dalam Transformasi Pengadaan Secara Elektronik kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE : 2014.
Penghargaan ini diterima Selasa (30/10) di Sabuga Center Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung, yang diserahkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo, dan diterima Sekda Muba, Drs H Apriyadi MSi.
“Pemkab Muba melalui instruksi Bupati akan terus mendorong jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk melakukan pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog,” ujar Apriyadi.
Menurutnya, National Procurement Awards atau Kepemimpinan dalam Transformasi Pengadaan Secara Elektronik kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE:2014 yang diterima tersebut diberikan karena Pembab Muba, dinilai pihak LKPP sudah memenuhi 17 standar pelayanan yang ditetapkan LKPP oleh LPSE Muba.
“Hal ini juga didasari atas pertimbangan kuatnya komitmen pimpinan Pemerintah Daerah dalam implementasi e- precurement,” terangnya.
Adapun 17 standar yang dijalankan tersebut yakni, standar kebijakan layanan, standar organisasi layanan, standar pengelolaan aset layanan, standar pengelolaan resiko layanan, standar pengelolaan gangguan masalah dan permintaan layanan, standar pengelolaan perubahan, standari pengelolaan kapasitas layanan, standar pengelolaan Sumber Daya Manusia, standar pengelolaan keamanan perangkat, standar pengelolaan operasional keamanan layanan.
Kemudian, standar pengelolaan keamanan server dan jaringan, standar pengelolaan kelangsungan pelayanan, standar pengelolaan anggaran layanan, standar pengelolaan pendukung layanan, standar pengelolaan hubungan bisnis layanan, standar pengelolaan kepatuhan dan yang terakhir standar penilaian internal.
Masih kata Apriadi, pembelian barang atau jasa melalui katalog elektronik mampu meminimalisir praktek kecurangan. Pemkab Muba, juga bisa menghemat anggaran dengan melakukan pengadaan barang atau jasa secara elektronik.
Lanjutnya, sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik, pengembangan perekonomian nasional dan daerah.
“Selain itu, juga memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya serta kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran UMKM, dan pembangunan berkelanjutan,” tukasnya.
Diketahui, pemberian penghargaan ini juga bertepatan dengan kegiatan Rakornas Pengadaan Barang Jasa (PBJ) yang digelar oleh LKPP dihadiri sebanyak 3.000 peserta di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota se-Indonesia, dan stakeholder lainnya. (bas)
