KAYUAGUNG, fornews.co – Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) kembali mengusulkan sebanyak 934 formasi pada rekrutmen CPNS dan P3K untuk tahun 2022 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Hal tersebut terungkap setelah Sekretaris Daerah Kabupaten OKI, H Husin, S.Pd, MM menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi dan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2021 di Ruang Kerja Sekda OKI, Kamis (04/03).
Dengan usul jenis jabatan dibagi sebagai berikut, formasi jabatan tenaga teknik berjumlah 297 dengan pembagian 252 untuk formasi CPNS dan 45 untuk formasi PPPK; kemudian untuk jenis jabatan tenaga kesehatan diusulkan sebanyak 420 formasi dengan rincian 179 CPNS dan 241 untuk formasi PPPK serta untuk jenis jabatan tenaga pendidikan berjumlah 217 untuk formasi CPNS.
Dikatakan Sekda, hal ini mengacu data pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPPP) Kabupaten OKI. Formasi ASN 2022 mayoritas diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, teknis, dan pendidikan.
Sehingga total rincian kebutuhan ASN 2022 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu 648 untuk formasi CPNS dan 286 untuk formasi PPPK.
Meskipun, skema pengusulan ASN tahun 2022 sedikit berbeda. Jika tahun-tahun sebelumnya seluruh usulan formasi diajukan melalui jalur rekruetmen CPNS, untuk tahun 2020 terbagi menjadu dua yaitu CPNS dan Calon P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Namun demikian, semua ini dilakukan sebagai upaya Pemkab OKI turut merealisasikan misi untuk mewujudukan birokrasi berkelas dunia.
Kegiatan rapat ini sendiri dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan digelarnya rakor ini adalah merumuskan suatu langkah strategis yang terpadu, terarah dan sistematis dalam mendorong percepatan proses penyederhanaan birokrasi serta pengadaaan CASN yang semakin adil, transparan, dan berkualitas sesuai kebutuhan organisasi.
“Kita harus mengambil langkah nyata untuk mempercepat reformasi birokrasi dalam rangka menjadikan penyelenggaraan sistem pemerintahan berkelas dunia. Penyederhanaan birokrasi harus perlu dukungan yang luas, kecermatan, ojektivitas, keadilan dan transparasi hingga tidak terjadinya disrupsi agar tidak merugikan karir ASN,” tegas Ma’ruf Amin. (rif)
