PALEMBANG, fornews.co – Sempat tertunda tahun 2020 lalu, pelaksanaan restorasi Sungai Sekanak Lambidaro Palembang kembali dilanjutkan tahun ini.
Setelah mendapatkan kepastian tersebut dari Balai Besar Wilayah Sungai Sumatra (BBWS) VIII pada Kamis kemarin, Wali Kota Palembang Harnojoyo turun meninjau lokasi pengerjaan fisik restorasi di segmen Lebak Cindo, Jumat (5/3/21).
Harnojoyo menyatakan, Pemerintah Kota Palembang berencana menjadikan aliran Sungai Sekanak Lambidaro tersebut tidak saja sebagai pengendali banjir, tapi sekaligus destinasi wisata sungai.
Ia menyebutkan, anggaran untuk restorasi Sungai Sekanak Lambidaro sebesar Rp380 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana Rp38miliar telah direalisasikan untuk pengerjaan 800 meter tahun ini. Adapun total rencana pengerjaan restorasi yakni 11 km sepanjang sungai tersebut.
Menurutnya, kalau pengerjaan fisik dilaksanakan dengan anggaran 10 persen setiap tahun seperti itu, dengan sisa 10 km lagi, maka butuh 10 tahun untuk menyelesaikan restorasi. “Karena itu, Palembang minta dipercepat 2022 – 2023 dengan program multi years. Mudah-mudahan bisa rampung sesuai target,” ucap Harnojoyo.
Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Ahmad Bastari menambahkan, pengerjaan tahun ini akan berlangsung selama 240 hari dan ditarget selesai Desember 2021. “Yang dikerjakan ini segmen Jembatan Karang sampai ke Palembang Indah Mal. Ini melanjutkan yang sudah dikerjakan sebelumnya, yakni segmen Ramayana sampai Transmart yang sudah 35 persen dikerjakan oleh BBWS,” terang dia.
Adapun pengerjaan sepanjang 800 meter meliputi perkuatan dinding tebing, landscape, jalan inspeksi, jalur penghijauan, atau taman. “Kami minta RT dan pejabat setempat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk memaklumi proses pengerjaan. Ada alat berat yang akan masuk, dan ada utilitas yang terdampak,” ujar Bastari.
Sementara itu, Kepala BBWS VIII, Birendrajana mengatakan, Sungai Sekanak masuk dalam wilayah kewenangan pihaknya, yakni sungai alami yang masuk dalam drainase perkotaan. Ia membenarkan, anggaran restorasi terbatas dari Kementerian PUPR karena masih adanya refocussing anggaran. Itu sebabnya, pengerjaan fisik dilaksanakan secara bertahap. “Tugas kami melaksanakan normalisasi sungai dan pembangunan fisiknya, dan Pemerintah Kota Palembang bagian pembebasan lahan,” jelas Birendra. (yas)
