PALEMBANG, fornews.co – Rencana Presidium Persiapan Pembentukan Kabupaten Palembang Ulu (P3KPU) mendeklarasikan pemekaran Kota Palembang di wilayah Seberang Ulu menjadi Kabupaten Palembang Ulu ditanggapi dingin Pemkot Palembang.
“Itu lucu. Dalam sistem pemerintahan tidak ada kota dimekarkan, yang ada itu kabupaten atau desa yang dimekarkan,” ujar Asisten I Setda Kota Palembang Sulaiman Amin ditemui di acara halalbihalal hari raya Idul Fitri 1440H di rumah dinas Wali Kota Palembang, Selasa (11/06).
Menurutnya, proses pemekaran wilayah harus memperhatikan tiga hal yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan luas wilayah. Ditinjau dari luas wilayah saja, wilayah Seberang Ulu yang tidak sampai radius 5 kilometer tidak memenuhi persyaratan sebagai kabupaten/kota.
Kemudian dari segi pelayanan publik, Pemerintah Kota Palembang sudah melakukan pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Bahkan pada tahun ini direncanakan akan ada pemekaran kembali sebanyak enam kelurahan di antaranya di wilayah Jakabaring dan Ilir Timur. Jadi untuk melakukan pemekaran wilayah perlu kajian mendalam dan tidak bisa sembarangan.
“Tujuan dari pemekaran itu adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan di Seberang Ulu sudah ada Kecamatan Jakabaring yang kita dirikan. Itu lebih dekat untuk memaksimalkan layanan kepada masyarakat di wilayah Seberang Ulu,” jelasnya.
Selain itu ditambahkan Sulaiman, pemekaran wilayah tersebut harus melihat keinginan masyarakat secara keseluruhan tidak hanya berdasarkan kepentingan sekelompok orang yang mungkin mempunyai kepentingan tertentu. Sejauh ini diakuinya belum ada komunikasi perwakilan dari sekelompok orang-orang yang ingin membentuk pemekaran wilayah Seberang Ulu dengan Pemerintah Kota Palembang.
“Daerah Tegal Binangun di Seberang Ulu sedang ada masalah tentang perbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, ini sedang dalam proses penyelesaian antara Palembang dengan Banyuasin. Masyarakat disana saja tidak mau masuk ke wilayah Kabupaten Banyuasin, mereka tetap ingin jadi warga Kota Palembang,” ujarnya.
Ditemui terpisah, Wali Kota Palembang Harnojoyo belum bisa memberikan banyak komentar mengenai hal ini. Hanya saja, menurut Harnojoyo, selama proses yang dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan berdasarkan aspirasi mayoritas masyarakat Seberang Ulu, dirinya mengapresiasi hal itu.
“Tentu saya apresiasi kalau ada keinginan dari masyarakat sejauh itu untuk pembangunan lebih merata dan kesejahteraan masyarakat. Nanti pastinya akan ada kajian lebih lanjut,” tukas Harnojoyo. (irs)
