PALEMBANG, fornews.co – Eksepsi (keberatan) yang diajukan Penasihat Hukum Bupati Muara Enim nonaktif, Edison, dan terdakwa Adi Triayadi, pada kasus dugaan korupsi gratifikasi Rp13,05 miliar pada pengadaan Smart Board dan Chromebook Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025, ditolak Majelis Hakim.
Penolakan itu disampaikan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Corry Oktarina SH MH pada sidang dengan agenda pembacaan amar putusan sela di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Khusus Palembang, Rabu (18/11/2026).
Dalam amar putusan sela itu, Majelis Hakim menegaskan, bahwa perlawanan atau keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum kedua terdakwa tidak dapat diterima.
Majelis Hakim juga memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian pokok perkara.
“Menyatakan perlawanan terdakwa Edison dan Adi Triayadi tidak diterima dan memerintahkan penuntut umum melanjutkan pemeriksaan perkara dan pembuktian pokok perkara,” ujar Hakim Corry.
Dengan ditolaknya eksepsi itu, maka proses persidangan tidak berhenti pada keberatan yang diajukan pihak terdakwa. Berikutnya, perkara akan memasuki tahapan pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi untuk menguji seluruh dakwaan yang sebelumnya disampaikan JPU KPK.
Usai putusan sela tersebut, persidangan selanjutnya masuk pada agenda pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh JPU KPK.
JPU KPK mengungkapkan, pihaknya akan menghadirkan sebanyak 59 saksi, termasuk saksi ahli, untuk memperkuat pembuktian atas dugaan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada para terdakwa.
Sementara, tim Penasihat Hukum Edison dan Adi Triayadi menuturkan, pihaknya juga sudah menyampaikan rencana untuk menghadirkan saksi yang meringankan atau saksi a de charge (meringankan).
Pihak terdakwa berencana menghadirkan sekitar lima saksi, termasuk saksi ahli hukum pidana, untuk memberikan keterangan yang dapat mendukung pembelaan terhadap dakwaan JPU KPK.
Dalam surat dakwaan, JPU KPK menyatakan para terdakwa didakwa melanggar Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal VII angka 49 mengenai Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) KUHP. (aha)

















