PALEMBANG, fornews.co – Pemprov Sumatra Selatan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam upaya menyelamatkan aset-aset negara yang ada di wilayah Sumsel sekaligus optimalisasi pendapatan pajak daerah.
Dari arahan dan atas supervisi KPK, dihasilkan sejumlah kesepakatan mengenai kerja sama optimalisasi aset daerah dan penerimaan pajak. Kerja sama tersebut antara lain, Perjanjian kerja sama pemanfaatan kawasan Kenten antara Pemprov Sumsel dengan PT Pertamina dan Perjanjian kerja sama rekonsiliasi data PBB KB antara Pemprov Sumsel dengan PT Pertamina dan Badan Usaha Niaga Migas untuk kegiatan Niaga Umum BBM. Lalu pihak kedua yang melakukan perjanjian kerja sama dengan Pemprov Sumsel yakni PT Angkasa Pura II yang memberikan dukungan pelaksanaan Piala Dunia U20. Kemudian ada juga serah terima sertifikat tanah Pemda dan PLN. Selanjutnya adalah soft launching Whistle Blower System KPK di Sumsel yang sekaligus menjadi provinsi pertama di Indonesia untuk program KPK ini.
“Semua ini kita lakukan dengan tujuan untuk pemanfaatan aset. Bukan untuk mencari keuntungan masing-masing karena misi pertama adalah untuk menyelamatkan aset itu sendiri tentunya atas bimbingan KPK,” ujar Gubernur Sumsel Herman Deru usai penandatanganan berbagai kerja sama tentang aset negara di Griya Agung, Kamis (3/12).
HD pun mengapresiasi dan sangat berterimakasih atas bimbingan yang telah diberikan KPK selama ini. Sehingga Pemprov Sumsel dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik dan terbebas dari berbagai tindak pidana korupsi melalui pola pencegahan yang sangat maksimal dari KPK.
Terkait penertiban aset Pemprov di Kenten atau biasa dikenal dengan lapangan golf selama ini diakui HD memang belum begitu produktif dikarenakan pemanfaatannya masih belum maksimal. Oleh karena itu atas inisiasi bersama dari Pertamina dan Provinsi Sumatra Selatan diharapkan ke depan dapat dilakukan pengelolaan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Insyaallah ini akan segera terbangun dan bermanfaat bagi masyarakat. Tentunya juga ini akan berdampak terhadap pendapatan asli daerah. Tapi inisiasi ini tentu tidak akan berjalan jika tidak dijembatani oleh KPK. Untuk itu terima kasih sekali pada KPK yang telah memberikan masukan pada kami dan masing-masing pihak sehingga semua ini dapat terjadi. Berikutnya setelah MoU ini akan menjadi Memorandum of Action,” tegasnya.
Lalu HD mengatakan, agenda yang tak kalah pentingnya adalah soft launching Whistle Blower System KPK yang juga terealisasi atas kerja sama Pemprov Sumsel dengan KPK. Sehingga Provinsi Sumatra Selatan dapat menjadi provinsi pertama yang menyelenggarakan sistem ini.
“Dengan adanya Whistle Blower System ini mudah-mudahan asas transparansi yang selalu kita dengungkan dapat segera dirasakan oleh masyarakat,” tambah HD.
Mengenai serah terima sertifikat tanah, HD mengakui Pemprov sangat terbantu dengan program sertifikat tanah Prona dari pemerintah pusat. Dirinya pun berencana meneruskannya menjadi program daerah dan diperuntukkan bagi masyarakat yang belum tercover Prona. Di mana targetnya semua lahan di Sumsel bersertifikat guna mengurangi sengketa dan membantu pemilik hak tersebut menggunakan sertifikat untuk berekonomi dengan menjadikan agunan di bank.
Ketua KPK RI Firli Bahuri menyampaikan, dalam rangka menjamin terlaksananya seluruh program yang disusun oleh pemerintah, maka KPK melaksanakan tugas pokok KPK sesuai UU Nomor 19 tahun 2019 di mana disebutkan yang pertama adalah melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi.
“Jadi hari ini kita lakukan salah satu kegiatan untuk mencegah terjadinya korupsi. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan kegiatan yang kita kenal dengan melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dan instansi yang melaksanakan tugas pelayanan publik,” jelas Firli.
Selanjutnya Firli menjelaskan dalam rangka melakukan pencegahan terjadinya korupsi ada beberapa strategi yang dilakukan KPK. Pertama menurutnya karena sesungguhnya pemberantasan korupsi itu bisa dilakukan dengan cara baik memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai bentuk pencegahan supaya tidak terjadi korupsi.
“Hal itu dimaksudkan supaya mencegah korupsi dan sebagai upaya mengembalikan kerugian uang negara,” jelasnya.
Firli mengatakan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi melalui intervensi pencegahan supaya tidak terjadi korupsi dengan menerapkan 8 program yang dikembangkan di dalam sistem monitoring pencegahan korupsi. Salah satunya adalah dengan mewujudkan optimalisasi pendapatan negara dan pendapatan daerah.
“Salah satu wujud nyatanya adalah kesepakatan peningkatan pendapatan daerah melalui pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang selama ini kita memonitor tentang penggunaan supply and demand bahan bakar di pompa pompa bensin. Hari ini kita kembangkan dengan monitoring terkait dengan pajak bahan bakar kendaraan bermotor di sungai dan di laut karena selama ini hal itu tidak menghasilkan pendapatan daerah padahal aktivitas dan gerak barang dan orang melalui sungai maupun lautan yang ada di Sumatra Selatan itu cukup tinggi,” paparnya.
Oleh karena itu lanjut Firli, KPK menginisiasi mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan utilisasi pendapatan daerah sekaligus juga program yang lain KPK yang menginisiasi intervensi pemerintah daerah khususnya Sumatra Selatan untuk penertiban aset. Mengingat selama ini aset cenderung tidak digunakan secara optimal dan memicu terjadi pengurangan atau susut nilai harta daripada aset tersebut. (ije)
