PALEMBANG, fornews.co – Pengadilan Tinggi Palembang melakukan penandatanganan pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungannya.
Penandatangan ZI yang dilakukan di ruang sidang PT Palembang, Selasa (12/03), itu dipimpin Ketua PT Palembang Soedarmadji dan diikuti oleh Gubernur Sumsel Herman Deru.
Herman Deru mengatakan, pengadilan merupakan tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa atau perkara hukum yang dihadapi. Sebagai tempat untuk mencari keadilan kepastian hukum tersebut, tentunya institusi/ lembaga peradilan harus terlebih dahulu bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Untuk itu, Herman Deru berharap pencanangan ZI harus diawali oleh para Hakim Tinggi, Panitera, Panitera Pengganti, dan seluruh ASN di lingkungan Pengadilan Tinggi Palembang. Tentunya menunjukkan perilaku terpuji dan berintegritas serta menjunjung tinggi kode etik profesi.
“Selama Saya menjabat sebagai Gubernur Sumsel, sudah ada dua lembaga vertikal yang mencanangkan zona integritas menuju layanan bebas korupsi dan menuju bersih melayani. Saya sangat yakin komitmen ini terbangun bukan karena aturan, tapi dari hati. Cuma saya ada permohonan, agar ini terinfo ke masyarakat, agar masyarakat juga memahami bahwa tidak ada upaya lagi untuk mendekati personal,” katanya di sela penandatangan ZI.
Selain itu, pencanangan ZI dapat dikuti oleh semua pengadilan dalam wilayah hukum Provinsi Sumsel. Untuk itu diharapkan, pihak Pengadilan Tinggi, Palembang mempersiapkan sarana pendukung agar zona integritas ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga manfaatnya dapat dirasakan bersama.
“Karena layanan-layanan sudah pakai e- (elektronik) semua, jadi saya harapkan Pengadilan Tinggi Kota Palembang ini yang memang nama baiknya sudah terjaga, makin di jaga dan makin terjaga terhadap pencanangan ini,” ungkapnya
Sementara itu, Ketua PT Palembang Soedarmadji menuturkan, pencanangan ZI pada Pengadilan Tinggi Palembang dan seluruh pengadilan dalam wilayahnya, merupakan tahapan pembangunan ZI yang akan diusulkan dan dilaporkan pada Dirjen Peradilan Umum guna diassesmen lebih lanjut.
“Mohon doa restunya semoga mendapatkan nilai yang terbaik sebagai pilot project dan benchhmark, seperti halnya, ketika Pengadilan Tinggi Palembang dan pengadilan negeri yang ada di jajarannya telah terakreditasi dengan predikat A Excellent sebelum kegiatan ZI ini,” ungkapnya.
Menurutnya, untuk menjadikan pengadilan tinggi sebagai wilayah yang WBK dan WBBM sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas dan konsistenitas mekanisme kerja, maindset dan culture set untuk menuju pada tujuan dan sasaran.
“Oleh setiap sebab itu pula, Zona integritas diharapkan tidak ada lagi yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme. Apalagi sampai yang terkena OTT,” ujarnya seraya menambahakan bahwa, Pengadilan Tinggi Palembang beserta seluruh PN di wilayahnya akan terus meningkatan kualitas pelayanannya.(bas)
