JAYAPURA, fornews.co – Mantan Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur, Manuel Kaisiepo menyebut dialog merupakan kunci sukses pembangunan, utamanya dengan masyarakat lokal di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dia meminta, agar pembangunan memperhatikan kearifan lokal.
“Jadi mereka nanti benar-benar merasakan langsung manfaatnya. Pengakuan masyarakat setempat merupakan legitimasi suksesnya pembangunan,” katanya dalam Seminar bertemakan ‘Tantangan dan Harapan Pembangunan Infrastruktur, Energi dan Pangan, serta Lingkungan Hidup di Provinsi Papua dan Papua Barat’ di Universitas Cendrawasih di Jayapura, Selasa (12/02).
Akademisi Univeritas Cendrawasih, Petrus Bachtiar pada kesempatan yang sama mengakui gencarnya pembangunan Papua di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
“Sebuah capaian luar biasa,” katanya tentang kemajuan infrastruktur dan sosial di Papua dalam empat tahun terakhir.
Petrus berharap pembangunan fisik di Papua dibarengi pembangunan sumber daya manusianya sehingga masyarakat bisa merasakan memanfaatnya.
“Pembangunan harus meningkatkan aspek produktif. Jangan sampai masyarakat berubah pola, menjadi konsumtif,” kata ahli konstruksi ini.
Seminar yang dihadiri 150 peserta digelar untuk melihat kendala yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur, energi, pangan, dan lingkungan hidup. Akademisi, pemerintah daerah dan pusat, kepolisian, serta mahasiswa yang hadir memberi banyak masukan. Masukan itu menjadi panduan bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan di Papua dan Papua Barat.
Menurut Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani, pembangunan Papua merupakan wujud realisasi program kerja Presiden Joko Widodo. Dalam salah satu butir Nawa Cita, Presiden menyebut akan membangun Indonesia dari pinggiran.
Selama ini pembangunan hanya berorientasi di Jawa. Padahal Indonesia, tidak hanya Jawa. “Pak Jokowi ingin pembangunan itu berorientasi Indonesia sentris,” katanya.
Pembangunan juga bukan hanya urusan fisik semata tapi juga soal keadilan sosial dan peradaban. Harapannya, pembangunan yang berkeadilan sosial mengurangi ketimpangan antar daerah.
Terhadap berbagai masukan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas mengaku telah menyusun perencanaan dengan memasukkan aspek sosial dan budaya daerah setempat. Pembangunan tidak diserahkan ke pusat saja tapi juga daerah.
“Semua pihak harus terlibat,” kata Theresia Ronny Andayani dari Tim Percepatan Pembanguanan Kesejahteraan Papua dan Papua Barat.
Seminar diakhiri dengan testimoni masyarakat Papua yang langsung merasakan manfaat bantuan pendidikan dan usaha.
“Anak saya kuliah di Universitas Cendrawasih juga lewat dana pendidikan,” kata Abraham kabey, asal Sentani. (rel)
