PALEMBANG, fornews.co – Pengamat Politik Sumsel, Bagindo Togar menilai, penyelenggara pesta demokrasi dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) khususnya di Bumi Sriwijaya, cenderung berperan sebagai tukang.
Ia menjelaskan, KPU merupakan lembaga sentral yang bertanggung jawab untuk menciptakan figur dan harapan baru sosok pemimpin yang dipilih lima tahunan. Oleh karenanya, penyelenggara pesta demokrasi harus lebih kreatif dan inovatif.
“Selama ini yang kita lihat cenderung stag. Mereka (penyelenggara) jangan memposisikan diri sebagai tukang, melainkan harus lebih kreatif jangan hanya menunggu di kantor,” ujar Ketua Ikatan Fisip Unsri kepada fornews.co di Palembang, Jumat (17/11).
Lanjutnya, sikap demikian juga ditunjukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di daerah ini. Pilkada merupakan ruang demokrasi yang sangat vital menciptakan pemimpin sesuai harapan masyarakat dalam membangun daerah, serta menyejahterakan masyarakat.
“Saya nilai, penyelenggara boleh-boleh saja memberikan pemahaman kepada masyarakat akan sosok pemimpin untuk periode mendatang. Karena, merekalah yang diamanatkan Undang-Undang (UU) menjaring calon pemimpin, serta memberi edukasi kepada masyarakat agar menggunakan hak suaranya bukan berdasarkan imbalan,” katanya.
Alumni FISIP Unsri 1990 ini menambahkan, seperti apa yang semestinya diterapkan baik bagi KPU dan Bawaslu, membangun komunikasi dengan pegiat politik, komunitas dan kaum muda pemilik hak suara yang dilakukan simultan dan bergulir.
“Kemampua pemahaman masyarakat tidak sama, sehingga peran penyelenggara tidak bisa hanya menunggu di kantor, harus memiliki kreativitas sehingga apa yang disampaikan mengena dan ini merupakan tanggung jawabnya (penyelenggara),” ucap Bagindo.
Pemisistis Tingkat Partisipasi
Jika penyelenggara hanya stagnasi, maka dirinya mengaku psimistis terhadap tingkat partisipasi pemilih akan sesuai target. Ia mencontohkan target KPU Kota Palembang mencapai 77%, itu akan sulit dicapai ketika penyelenggara tidak kreatif. Atau diplesetkannya penyelenggara Pemilu sebagai Unit Pelaksana Teknis Demokratis (UPTD). Melihat aturan harusnya bukan itu, dan kewenangannya bisa lebih luas lagi.
“Target partisipasi pemilih yang tidak tercapai selalu terjadi, karena memang KPU seakan bebannya hanya menghitung dan merekap suara saja. Jelaskan tantangan dan peluang daerah dimana, tanamkan kesadaran memilih pemimpin bukan atas dasar kesukuan atau lainnya. Harusnya itu yang dilakukan,” ucapnya.
Kemudian, menyoroti figur calon pemimpin sekarang, Bagindo juga mengkritisi partai politik (Parpol) yang memiliki kewenangan untuk mencetak pemimpin yang berkualitas, namun hal itu tidak dimaksimalkan.
“Berdasarkan regulasi yang ada, membuka ruang untuk calon yg kualifit. Tapi partai tidak menyambut itu. Orang yang muncul selalu wajah-wajah lama,” tandasnya. (ibr)
