PALEMBANG, fornews.co-DPD Partai Golkar Sumsel menilai, sikap penolakan yang dilakukan Golkar Muaraenim terhadap hasil rekomendasi kepada Samsul Bahri sebagai Bakal Calon Bupati (Balonbup) Muaraenim pada pilkada 2018 mendatang, tidak ada gunanya.
“Jadi, aksi yang dilakukan DPD Golkar Muaraenim tidak ada gunanya dan tidak bisa menolak. Karena yang membuka formulir untuk umum itukan mereka, sekretaris menandatangani. Kalau mereka menolak orang lain masuk ya tidak usah buka pendaftaran,” tegas Ketua Tim Penjaringan Pilkada Serentak 2018 Partai Golkar Sumsel, Yansuri, Selasa (12/09).
Yansuri menerangkan, kalau aturan dari partai itu tertutup atau tidak membuka formulir untuk umum, berarti khusus untuk orang Golkar. Nah, kalau Golkar Muaraenim membuka formulir pendaftaran untuk umum, maka semuanya harus melihat dari hasil survei. Bagaimana menentukan dari sekian banyak orang yang mengembalikan formulir, kalau tidak berdasarkan hasil survei. Tapi silahkan melakukan survei, dengan lembaga survei yang kredibel dan setelah itu tunjukkan hasilnya.
“Kitakan bukan memilih ketua partai, tapi memilih orang yang pacak mimpin Muaraenim. Jadi siapapun masyarakat yang pacak memimpin Muaraenim. Jadi kalau ada orang dari partai lain yang memang hasil surveinya tinggi mengapa tidak,” terangnya.
Wakil Ketua DPRD Sumsel ini melanjutkan, bahwa hasil survei dari DPD Golkar Samsul Bahri yang tertinggi. Jadi kalau ada yang tertinggi lagi, kan masih ada peluang. “Surveinya dia (Samsul Bahri) tinggi untuk sementara ini sampai tanggal 4 September. Tapi kalau ada yang ingin maju, orang tersebut harus menunjukkan bahwa hasil surveinya harus lebih tinggi. Kan masih ada peluang, jadi berjuanglah untuk menggeser yang lain,” katanya, seraya menandaskan, untuk sanksi memang dalam aturan organisasi itu ada, tapi selagi bisa dimaafkan ya dimaafkan.
Kader Golkar Muaraenim sendiri menduduki Gedung Golkar di Bumi Serasan Sekundang, menyuarakan penolakan apa yang dilakukan DPD Partai Golkar Sumsel yang dinilai otoriter. Karena dinilai mengangkangi dan tidak mengacu pada Juklak : 06 Partai Golkar 2016 pada hasil Musyawarah Nasional 2016. (tul)
