PALEMBANG, fornews.co – Kabupaten Empat Lawang bersama Muratara, Prabumulih dan OKU Selatan, menjadi daerah paling sedikit dalam jumlah perekaman e-KTP atau masih di bawah angka 80%.
“Berdasarkan data per Desember 2017, yang tercatat di Disdukcapil Sumsel, ada empat kabupaten/kota yang perekaman e-KTP-nya masih di bawah angka 80%, yakni Empat Lawang, Muratara, Prabumulih dan OKU Selatan,” ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sumsel, Septiana Zuraidah, disela-sela rapat koordinasi percepatan perekamanan e-KTP dengan Disdukcapil 17 kabupaten/kota, di Kantor Disdukcapil Sumsel, Rabu (28/02).
Septiana merinci, masyarakat Empat Lawang baru melakukan perekaman sekitar 67,37% atau 161,754 dari 240,091 orang wajib e-KTP. Lalu Muratara, 71,22% atau 121,524 orang dari 170,642 yang wajib e-KTP. Selanjutnya Prabumulih, dengan angka 76,97% atau baru 114,432 orang yang melakukan perekaman dari 148,675 wajib e-KTP. Kemudian OKU Selatan, sebanyak 211,527 orang atau 78,12% dari 270,764 penduduk yang wajib e-KTP.
Wanita yang lebih akrab disapa Ana itu melanjutkan, kendala yang dihadapi kabupaten/kota dalam perekaman e-KTP pada umumnya adalah sarana listrik, kemudian yang cukup berat itu adalah alat-alat perekaman yang sudah tua.
“Khususnya Empat Lawang, kenapa mereka berada di peringkat paling bawah, Empat Lawang itu terkendala oleh dobel-dobel rekam, jadi misalnya si A sudah merekam di 2016, 2017 dia merekam lagi karena pingin cepat. Nah akhirnya kan dobel. Nah untuk menghapus ini (rekaman dobel) yang bisa hanya pusat, baru bisa merekam ulang,” sambungnya.
Terkait semua kendala yang dihadapi daerah, Ana menerangkan sudah disampaikan kepada pusat. Bahkan, pusat telah mengirimkan teknisi-teknisinya untuk memperbaiki alat-alat yang sudah rusak.
Mengapa bisa terjadi dobel rekam, sedangkan proses perekaman e-KTP sendiri dilakukan secara online. Dengan kata lain, jika masyarakat sudah melakukan perekaman, tentu data sebelumnya dapat terdeteksi jika melakukan perekaman kedua kalinya. Ana menjawab, karena tenaga IT yang dimilik daerah masih terbatas.
“Tadi seperti disampaikan (Disdukcapil) Empat Lawang dalam rapat, ADB-nya (Administrator Data Base) ada yang sudah tidak aktif lagi, ada yang sudah mengundurkan diri. Nah bayangkan berapa kecamatan yang harus dilakukan oleh kepala dinas (Dukcapil) Empat Lawang, nah ini juga menjadi kendala besar, kenapa ini tidak bergerak. Tapi maksud saya sebagai kepala dinas, itu guna provinsi, kita bisa sounding, berkoordinasi sama-sama, jadi kita saling back-up , supaya pusat juga tahu bagaimana mengatasi ini,” terangnya.
Ana memaparkan, banyaknya kejadian dobel rekam di Empat Lawang bisa jadi kurangnya sosialisasi tentang bagaimana proses pembuatan e-KTP. Berbeda dengan kabupaten yang paling bagus dalam proses perekaman, yakni Kabupaten OKI, dengan angka lebih 100%. Secara keseluruhan, berdasarkan data dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Kemendagri RI, jumlah wajib e-KTP di Sumsel yang sudah melakukan perekaman per Desember 2017, 95,62%.
Soal ketersediaan blanko, Ana menambahkan, belum tahu persis berapa jumlah yang sudah diambil oleh 17 kabupaten/kota ke pusat, karena sampai saat ini belum ada laporan.
“Seyogyanya kabupaten/Kota itu mengambil (blanko) di Disdukcapil Sumsel, karena ada dananya dari DAK. Tadi kita barusan koordinasi, ternyata kabupaten/kota langsung ke pusat. Jadi tadi saya katakan bisakah melaporkannya sehingga nanti dapat dipertanggungjawabkan bersama. Per Januari dan Februari ini mreka juga nagmbil ke pusat. Sampai hari ini belum ada laporan ke kami,” tandasnya. (bas)
