JAKARTA, fornews.co – Lokasi Pulau Maspari sebenarnya lebih dekat dengan Pulau Bangka, dibanding dengan Kota Palembang sebagai ibu kota provinsi Sumsel. Namun, keberadaan pulau tersebut menjadi salah satu lokasi dijalur lalu lintas laut internasional.
Namun, walau jarak tempuh dari dari Palembang membutuhkan waktu perjalanan hingga 7 jam, tapi pesona alam Pulau Maspari menjanjikan potensi yang luar biasa. Sayangnya, selama ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel masih belum peka terhadap indahnya pesona alam yang ada di Pulau Maspari tersebut.
Setelah mencermati, bahkan mendalami kondisi akan besarnya potensi pariwisata Pulau Maspari, maka Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Mawardi Yahya, terpicu ingin memunculkan bagian dari kekayaan alam Sumsel itu lebih dari sekadar pulau biasa.
“Setelah kami melihat situasi sumber daya alam dan potensi-potensi yang berada di Sumatera Selatan, memang di wilayah pesisir ini belum mendapatkan perhatian dari Pemprov Sumsel, padahal banyak potensi daerah,” kata Wakil Gubernur Sumsel, Mawardi Yahya, rapat konsultasi teknis dokumen antara tim perencana Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sumsel, dengan jajaran Kementerian Perikanan dan Kelautan di ruang Rapat Cakalang, Gedung Mina Bahari III Lantai 1 Jakarta, Kamis (14/03).
Mawardi menceritakan, dengan banyaknya hutan mangrove, hutan-hutan nasional serta ada banyak kegiatan di wilayah tersebut, tentunya aktivitas kehidupan di pesisir tidak kalah dengan daerah kawasan tambang batubara. Apalagi, daerah pesisir tidak kalah potensi alamnya, tinggal diatur dengan pedoman dari kementrian.
“Kita akan atur, serta bagaimana kita mempertahankan wilayah tersebut dan kita akan kelola, mudah-mudahan menjadi sumber daya pendapatan Sumsel bahkan Insya Allah untuk negara kita, salah satunya daerah pulau Maspari yang lama tak terdengar,” ujarnya.
Mantan Bupati Ogan Ilir dua periode itu menerangkan, bahwa pihaknya bersama Kapolda Sumsel dan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut sudah berkunjung ke Pulau Maspari. Bahkan telah melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan pos terpadu perikanan milik Airud.
Karena ini perlintasan arus internasional, yang selama ini ibukota Provinsi Sumsel yakni Palembang jauh dari sana, karena lebih dekat dari daerah Bangka yang cuma dijangkau 45 menit, namun dari Palembang bisa ditempuh 7 jam, namun kita harus tetap kembangkan potensi alam itu sendiri,” terangnya.
Saat ini, papar Mawardi, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Rencana Alokasi Ruang Rancangan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sumsel, sedang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumsel dalam tahap penyelesaian di Kementrian Perikanan dan Kelautan.
“Sumber daya alam pulau-pulau kecil di Sumatera Selatan cukup besar. Namun masih membutuhkan pengelolaan yang serius, sehingga nantinya akan dapat memberikan nilai manfaat bagi masyarakat Sumsel. jadi kita ingin segera menyelesaikan (RZWP3K), agar wilayah pesisir Sumsel lebih dikenal dan bisa menjadi sumber pendapatan daerah bagi Sumsel,” paparnya.
Atas pentingnya rancangan zonasi, melalui OPD maupun kelompok kerja (Pokja), Mawadi berharap agar bisa langsung bergerak dan disusun RZWP3K oleh kelompok kerja.
“Kami pikir sudah terbaik, namun akan lebih teliti pusat dibandingkan dari daerah. Mungkin saja ada masukan regulasi aturan yang belum diketahui, kami konsultasi ke kementerian dan pihak terkait. Apabila ada masukan akan kekurangan perbaikan, tentu kami perbaiki. Karena ini sebagian tanggung jawab kita sebagai abdi negara untuk membantu negara,” tukasnya.
Sementara di tempat yang sama, Kepala Subdirektorat Zonasi Daerah Direktorat Perencanaan Ruang Laut Dr. Ir. Krishna Samudra, M.Si menuturkan, OPD Sumsel sedang memproses dan merampungkan rancangan dengan menyelesaikan beberapa pasal, namun cepat atau tidaknya akan kembali lagi oleh tugas dan pekerjaan mereka.
“Tidak ada yang bisa menyelesaikan cepat atau lambat, kecuali daerah itu sendiri. Namun, kami disini terus membantu. Sudah sampai Pasal 30, yaitu konsultasi teknis dokumen, di pusat kita lakukan perbaikan, bila sudah selesai akan dilanjutkan pasal selanjutnya dan segera dilaksanakan konsultasi publik di Palembang,” tuturnya.
Khrisna melanjutkan, mereka akan membahas 2 pasal lagi yaitu; Pasal 32 tanggapan saran di Jakarta dan terakhir pasal 33 penutup, selanjutnya bila konsultasi teknis selesai tim OPD bisa membahasnya di DPRD untuk tahap selanjutnya.
“Saya ingin selesai Mei 2019, permukaannya sudah banyak terverifikasi, kalau pun ada koreksi-koreksi itu hanya koreksi redaksional. Sementara yang hal penting sudah banyak terverifikasi, sehingga tidak perlu banyak mengejar lagi, intinya kita akan mengecek kembali dan bertemu dengan OPD ini lagi,” katanya.
Rencana Alokasi Ruang RZWP3K Provinsi Sumsel ini sendiri terbagi atas tiga kawasan antara lain; Kawasan Pemanfaatan Umum yang terbagi atas lima zona antara lain zona perikanan budidaya, zona perikanan tangkap, zona pelabuhan, zona pertambangan, dan zona pariwisata. (tul)
