Perpres No 66/2016 Ganggu Program Pembangunan Sumsel, Kok Bisa ?

PALEMBANG – Keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) No 66 Tahun 2016, tertanggal 29 Juni lalu, membuat struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Sumsel Tahun 2016 mengalami perombakan.

Karena, dalam Perpres tersebut menyatakan ada pemotongan Dana Bagi Gasil (DBH) untuk Sumsel sebesar Rp473,66 miliar. “Isi dari Perpres Nomor 66 Tahun 2016 ini menyatakan ada pemotongan DBH lagi bagi Sumsel sebesar Rp473,66 miliar. ini diinformasikan setelah APBD perubahan kita sahkan,” ungkap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumsel, Anita Noeringhati, Selasa (18/10).

Anita menerangkan, dengan adanya pemotongan DBH tersebut, maka secara otomatis akan ada penyesuaian struktur anggaran yang sudah disusun sebelumnya. Sementara anggaran perubahan secara administrasi harus sudah selesai di pada November dan secara keseluruhan selesai di Desember.

“Dengan adanya pemotongan ini, otomatis struktur anggaran dibahas ulang, jadi kapan anggaran itu efektif berjalan. Ini jelas akan mengganggu program yang sudah disusun. Karena kalau anggaran yang kita terima tidak sesuai dengan yang kita anggarkan, otomatis akan diubah lagi, dan tidak mungkin pula ada penundaan program ataupun pembatalan,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, ini mengaku menyayangkan, atas adanya pemotongan DBH ini. Karena sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU) Sumsel sudah lebih dulu dipotong oleh pemerintah pusat. Sementara untuk penyesuaian program akibat pemotongan DBH belum diketahui, karena masih akan dirapatkan dulu dengan eksekutif.

“Sekali lagi, kalau ini berlarut terus, struktur anggaran tidak bisa berjalan,” tandasnya. (tul)