PALEMBANG, fornews.co – Untuk meningkatkan partisipasi publik dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintah, poin utama yang dibutuhkan adalah edukasi yang masif oleh semua pihak tentang perubahan nomenklatur.
Pernyataan tersebut diungkapkan dengan tegas oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru saat membuka Seminar Nasional Sehari yang digelar Dewan Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum (DP IKA FH) Unsri, di Balroom Hotel Aryaduta, Kamis (03/10) pagi.
“Bagaimana publik mau berpartisipasi kalau pintunya berubah-ubah. Pemahaman ini penting karena terkait kewenangan. Untuk itu perlu ada edukasi yang masif dari kita ke masyarakat tentang perubahan-perubahan ini agar masyarakat paham. Karena mereka harus paham dulu baru berpartisipasi. Makanya saya ingin seminar ini bisa jadi rekomendasi baik pada gubernur atau ke pusat,” ujarnya.
Selama ini dicontohkan HD masih banyak ditemukan penyebutan yang berbeda misalnya desa dan kepala desa yang dulunya disebut Kriyo kemudian berubah menjadi Lurah dan Kades. Sementara di beberapa daerah penyebutannya malahan berbeda lagi yaitu Kepala Kampung.
“Semua berubah kecuali camat yang penyebutannya sama di seluruh Indonesia. Bahkan di beberapa kabupaten Dinas Pertanian tidak ada lagi bahkan penciutan. Paling baru ini saya di-deadline Desember ini Biro Humas tidak ada lagi dan harus digabung ke Kominfo. Nah ketika nomenklatur dan tupoksi ini berubah harusnya ada sosialisasi yang masif agar publik tertarik berpartisipasi dalam tata kelola pemerintah,” jelasnya.
Menurut Herman, kegiatan seperti ini mestinya sudah dilakukan dari dulu karena Pemprov Sumsel sangat membutuhkan partisipasi publik dalam bentuk yang komprehensif seperti adanya pendapat, masukan dan saran.
Partisipasi sendiri dijelaskan Herman adalah bentuk keikutsertaan masyarakat dalam penetapan agenda publik dan pengambilan keputusan baik langsung maupun dalam lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan masyarakat.
“Untuk mendorong partisipasi itu maka regulasi birokrasi harus diminimalisasi,” jelasnya.
Hal lain yang tak kalah penting kata Herman adalah pemerintah harus juga responsif termasuk tanggap terhadap persoalan masyarakat, pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya bukan menunggu mereka menyampaikan keinginannya.
Sementara itu, Ketua DP IKA FH, Mukti Sulaiman menjelaskan, anggota DP IKA FH Unsri jumlahnya mencapai 8.000 alumni. Mereka ini berkiprah dan tersebar di berbagai instansi pemerintah dan swasta.
“Peserta seminar ini dari 17 kabupaten/kota. Harapan kita melalui seminar ini dapat pencerahan dari sisi aspek teoritis dan aspek pelaksanaan pemerintah. Karena terkadang di kabupaten kita jarang mendengar sehingga saat menyikapi suatu persoalan ada keraguan dan kegamangan,” jelas Mukti.
Seminar sehari tersebut dihadiri sejumlah pemateri dan tokoh penting nasional. Di antaranya Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Kapolda Sumsel yang diwakili Karo Perencanaan Umum dan Anggaran Kombes Pol Lamazi serta Ketua DP IKA FH Mukti Sulaiman dan Ketua Panitia Seminar Nasional Sehari H Maramis. (ije)
