LONDON, fornews.co—Tidak semua perusahaan di dunia mendukung kebijakan Amerika Serikat yang akan memungut pajak minimum global sebesar 15 persen.
Namun, negara kelompok G7 terdiri dari Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang dan Amerika Serikat justru mendukung kebijakan itu.
“Kami berkomitmen untuk pajak minimum global setidaknya 15 persen berdasarkan negara per negara,” dalam sebuah pernyataan bersama setelah pertemuan mereka di London.
Amerika menyasar kepada perusahaan teknologi dan perusahaan multinasional lainnya yang menurut G7 tidak membayar pajak.
Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, memuji komitmen pemerintahannya dalam sebuah pernyataan bahwa pajak minimum global.
“Komitmen yang belum pernah terjadi sebelumnya akan mengakhiri kompetisi perpajakan perusahaan,” katanya.
G7 bahkan mewajibkan perusahaan untuk melakukan pelaporan wajib terkait dampak iklim dari investasi mereka.
Terkait komitmen perpajakan, Departemen Keuangan Inggris menegaskan akan menarik pajak dari perusahaan multinasional terbesar dan paling menguntungkan.
Inggris beralasan, penarikan pajak itu untuk membayar pajak di negara tempat mereka beroperasi dan bukan hanya di tempat mereka berkantor pusat.
Menteri keuangan Inggris Rishi Sunak, yang memimpin pembicaraan yang diadakan secara langsung setelah pelonggaran pembatasan Covid-19, menyatakan kegembiraannya atas kesepakatan bersejarah untuk mereformasi sistem pajak global.
Sunak mengatakan G7 telah setuju untuk membuat sistem yang menurutnya sangat cocok untuk era digital global.
Ia pun berterima kasih kepada rekan-rekan kelompok G7 karena telah mencapai kesepakatan.
“Kesepakatan penting bersejarah,” katanya.
Diberitakan media setempat, langkah penting itu dilakukan ketika pemerintah berusaha untuk memperbaiki keuangan yang terpukul selama pandemi.
Selain itu, ditambah pengeluaran dan pinjaman yang besar dan oleh pemotongan penerimaan pajak.
Menteri Keuangan Jerman, Olaf Scholz, pada hari Sabtu (6/6/2021) mengatakan komitmen itu adalah kabar yang sangat baik untuk keadilan dan solidaritas fiskal.
“Perusahaan tidak bisa lagi menghindar dari kewajiban fiskal mereka dengan secara licik mentransfer keuntungan mereka ke negara-negara dengan struktur pajak yang tidak jelas,” katanya.
Scholz menyebut tindakan licik itu adalah berita buruk bagi surga pajak.
Sementara itu, Menteri Keuangan Prancis, Bruno Le Maire, menyebutnya sebagai langkah bersejarah dalam perang melawan penghindaran fiskal.
“Ini adalah titik awal dan dalam beberapa bulan ke depan kami akan memperjuangkan pajak minimum ini menjadi setinggi mungkin,” kata Le Maire dalam pesan video di Twitter.
Biden telah menyerukan tarif pajak perusahaan minimum terpadu sebesar 15 persen dalam negosiasi dengan Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dan G20.
Pada pertemuan Juli mendatang, kelompok menteri keuangan G20 akan melakukan pertemuan untuk mencapai kesepakatan pajak final akhir.
Badan amal Inggris Oxfam mengatakan tingkat minimum yang disepakati tidak cukup tinggi.
“Sudah saatnya beberapa ekonomi paling kuat di dunia memaksa perusahaan multinasional, termasuk raksasa teknologi dan farmasi, untuk membayar bagian pajak yang adil,” kata Direktur Eksekutif Oxfam Internasional, Gabriela Bucher.
Namun, Bucher mengatakan menetapkan tarif pajak perusahaan dengan minimum global hanya 15 persen dinilai terlalu rendah.
“Ini tidak akan banyak membantu untuk mengakhiri kompetisi dalam pengerusakan pajak perusahaan.”
Irlandia yang telah menyatakan keberatan signifikan tentang rencana Biden, memiliki 12,5 persen salah satu tarif pajak perusahaan terendah di dunia.
Hal itu mendorong perusahaan Facebook dan Google untuk menjadikan negara zona euro sebagai basis Eropa mereka.
Sebagai salah satu perusahaan besar, Facebook bahkan juga terancam harus membayar lebih banyak pajak. Sementara organisasi non pemerintah mengatakan itu tidak cukup jauh.
Sebagian anggota G7 mengatakan Facebook (baca fesbuk) ingin proses reformasi pajak internasional berhasil dan mengakui ini bisa. Artinya, membayar lebih banyak pajak, dan di tempat yang berbeda tidak masalah bagi Fesbuk.
Para pendukung kebjiakan AS berpendapat bahwa pajak minimum diperlukan untuk membendung persaingan antarnegara mengenai siapa yang dapat menawarkan tarif terendah kepada perusahaan multinasional. (adam)
