PALEMBANG, fornews.co – Penampilan dan cara penyampaian program dari empat Pasangan Calo (Paslon) Wali Kota Palembang pada Debat Kandidat Pilwako Palembang yang digelar di Hotel Aston, Jumat (22/06) malam, mendapat sorotan dari pemerhati politik Sumsel.
Menurut Pemerhati Politik Sumsel dari Forum Demokrasi Sriwijaya (ForDes), Bagindo Togar Bb, secara obyektif harus diakui dalam acara Debat Kandidat Wali Kota Palembang, Paslon Wako Palembang nomor urut 2, Sarimuda-Rozak dan Paslon Wako Palembang nomor urut 3, Akbar Alfaro-Hernoe tampil lebih menonjol ketimbang paslon lainnya.
Berbeda dengan Paslon Wako Palembang nomor urut 1, Harnojoyo – Fitri Agustinda yang merupakan petahana, walaupun telah mengawali penampilannya dengan baik, namun terlihat terteter di segmen berikutnya. Bahkan, ada kesan petahana membiarkan dirinya menjadi sasaran tembak alias bulan-bulanan dari paslon lawan. “Ditambah Fitri yang berkali-kali mencoba memberi tambahan penjelasan, namun dengan melanggar batas waktu yang diberikan,” ujar Bagindo, Sabtu (23/06).
Bagindo memaparkan, Paslon Wako Palembang nomor urut 4 Mularis Djahri – Syaidina Ali juga hampir tak berbeda jauh. Penjelasan yang terlalu banyak berputar-putar dan mengulang, mengakibatkan konten pesan yang ingin disampaikan menjadi tak jelas. Belum lagi, beberapa kali paslon nomor urut 4 terlihat keliru, dalam memahami konsep yang diajukan penanya.
“Seperti tentang indikator IPM yang ditanyakan paslon nomor urut 1, yang dijawab dengan penjelasan berulang tentang ASN oleh paslon nomur urut 4. Juga jawaban Saidina Ali paslon nomor urut 4, yang menyebutkan bahwa taxi online termasuk moda transportasi massal, menunjukkan kegamangan paslon ini dalam menghadapi acara debat ini. Boleh jadi menunjukkan kurangnya persiapan,” paparnya.
Dalam hal cara penyampaian seperti akses, jelas Bagindo, intonasi dan power suara Akbar Alfaro terlihat paling menonjol. Ini mengejutkan, mengingat Akbar Alfaro yang praktis merupakan paslon paling muda dan minim pengalaman di bidang pemerintahan, mampu menyampaikan pesan-pesan tentang program-program dalam nada suara yang tegas, lantang dan lugas, serta tidak terlihat membaca.
“Sebaliknya, paslon Sarimuda-Rozak, walaupun tidak terlalu menonjol dalam cara penyampaian, tapi berhasil menyampaikan pesan-pesan secara lebih lengkap dalam acara debat ini. Paslon Sarimuda-Rozak mampu memanfaatkan waktu yang tersedia, untuk menyampaikan visi dan misi nya secara lebih konkrit dan terlebaorasi dengan baik.
Paslon ini, urainya, tidak hanya sekadar menyampaikan tentang visi Palembang Gemilang Darusalam yang ditunjukkan dengan infraastruktur yang baik, masyarakat yang sejahtera, tata kelola pemerintahan yang amanah, jujur dan bebas suap. Tapi memberikan cara-cara untuk mencapai cita-cita tersebut, memalui sejumlah program yang disampaikan berkali-kali dalam setiap segmen pada debat kandidat tersebut.
Lebih jauh Bagindo mengkungkapkan, kompetisi Wali Kota – Wakil Wali Kota Palembang seharusnya menjadi persaingan yang seru. Mengingat, kompetisi ini terjadi di ibukota Propinsi Sumsel, yang menjadi barometer kompetisi pimpinan daerah lainnya. Karakteristik perkotaan yang ditandai dengan para pemilih yang rasional dan relatif memiliki tingkat pendidikan lebih memadai, seyogyanya menyediakan akses yang luas terhadap visi, misi dan program yang akan diusung oleh para paslon.
“Debat kandidat seyogyanya merupakan media yang efektif untuk akses warga kota, terutama para pemilih rasionalnya terhadap informasi visi, misi dan program-program yang diusung masing-masing paslon. Ironisnya, apa yang terjadi di Pilwako Palembang tidak menggambarkan hal tersebut,” ungkapnya.
Kemudian, urainya, acara debat hanya dilangsungkan satu kali, berbeda dengan beberapa daerah lain yang umumnya menyelenggarakan dua kali, bahkan ada yang sampai tiga kali acara debat, dan itu pun dilaksanakan di ujung masa kampanye. Pesan apa yang dapat disampaikan dalam acara debat yang hanya satu kali ini, jika dibandingkan dengan permasalahan kota yang kompleks. Artinya, debat yang seharusnya dapat memfasilitasi paslon dan warga untuk berbagi informasi, sekaligus komitmen paslon terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga kota, jelas jauh dari harapan itu.
“Akibatnya sejumlah pertanyaan dapat muncul. Seperti, apakah karakteristik warga kota yang cerdas dan rasional, tidak menjadi pertimbangan utama dari penyelenggara pilkada. Sehingga, hanya menyelenggarakan acara debat ini satu kali dan itu pun di jelang akhir masa kampanye?,” urainya.
Pertanyaan ini, jelasnya, akan bertambah jika melihat disain panggung yang menyediakan podium mini dan pengeras suara yang melekat di podium, sehingga kurang memberi kesempatan kepada paslon, yang kebetulan memiliki kemampuan panggung dan oratoris untuk memanfaatkan panggung. Jelas mereka tidak dapat menarik keuntungan dari kemampuannya tersebut. Pertanyaan yang mungkin muncul, apakah ini disengaja untuk menguntungkan paslon tertentu?.
“Tentu saja kecurigaan ini mungkin berlebihan. Tapi, yang paling terlihat adalah tidak jelasnya efektivitas yang diharapkan dari penyelenggaraan debat ini hanya satu kali dan jelang akhir masa kampanye. Pesan-pesan program dari para paslon jelas tidak mungkin terelaborasi dengan lebih baik. Singkatnya, kesan penyelenggaraan debat yang setengah hati menjadi sulit terelakkan,” jelasnya.
Bagindo menuturkan, satu hal yang paling menarik untuk dicermati dalam debat tersebut, bagaimana petahana menfaatkan momentum acara itu. Karena posisi sebagai petahana tentu saja sangat riskan terhadap serangan para paslon lainnya. Sebenarnya petahana telah mengawali debat dengan baik, terutama dalam pemaparan visi misi. Walaupun Harnojoyo masih terlihat membaca naskah saat menyampaikan visi dan misi dengan suara yang lantang, intonasi yang jelas dan teratur rapi. Namun, sayang awal yang baik ini tidak bertahan lama.
“Pada segmen berikutnya, paslon nomor urut 1 terlihat gagap dalam menjawab pertanyaan, baik dari panelis maupun paslon lawan. Menjawab pertanyaan tentang supremasi hukum yang diajukan panelis Dr. Ridwan misalnya, paslon nomor urut 1 malah menjawab berputar-putar, tentang pentingnya pemahaman aparatur terhadap hukum yang mengatur tugas dan tanggung jawab aparatur. Mereka tidak menjawab secara tegas, tentang mengapa supremasi hukum dijadikan salah satu program dari paslon ini sendiri,” tuturnya.
Klaim keberhasilan yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1, kata Bagindo, juga tak luput dari serangan yang diajukan paslon lain. Terutama paslon nomor urut 2 dan 3, yang menyerang dengan data yang menunjukkan sebaliknya. Terhadap serangan ini, sayang sang petahana tidak terlihat tegas dalam meng-counter serangan tersebut.
“Justru, yang terjadi seolah-olah petahana membiarkan menjadi bulan-bulanan lawan. Singkat kata, petahana gagal memanfaatkan secara optimal momentum debat kandidat ini, serta semakin menguatkan ketidak mampuan paslon bernomor urut 1, selama menjabat sebagai Wako – Wawako. Tidak begitu menguasai peran, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya. Ironis nian memang,” tandasnya. (tul)
