PALEMBANG, fornews.co – Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengatakan, pihaknya bersama TNI siap mengamankan proses penyelenggaran Pilkada serentak 2018 di Sumsel. Sebanyak 6453 anggota polisi diturunkan untuk mengawal proses pungut hitung suara di seluruh TPS.
Hal ini diungkapkan Zulkarnain usai melakukan Rapat Koordinasi Pengamanan Pilkada Serentak 2018 di Mapolda Sumsel, untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan Pilkada yang akan berlangsung besok, Rabu (27/06).
Rapat itu sendiri dihadiri oleh Gubernur Sumsel, Ketua KPU Sumsel, Ketua Bawaslu Sumsel, Pangdam II Sriwijaya, Kajati Sumsel, Kepala Pengadilan Tinggi Sumsel, Ketua DPRD, Kabinda Sumsel.
“Jadi hari ini bisa dikatakan checking terakhir untuk kesiapan dari pihak penyelenggara dan pengamanan dari pihak Polda dan Kodam II. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa , logistik tidak ada masalah, sudah sampai ke desa-desa, baik itu untuk pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati dan wali kota. Ada 4 kota dan 5 kabupaten,” ungkap Zulkarnain dibincangi wartawan di Mapolda Sumsel, Selasa (26/06).
Lebih rinci Zulkarnain mengatakan, jumlah TPS yang akan diamankan dari 9 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada sebanyak 16903 TPS.
“Anggota polisi yang mengamankan di TPS ada 6453, mereka sudah merapat di masing-masing desa untuk mengawal kotak suara beserta isinya untuk kelengkapan pencoblosan besok hari. Mereka kami perintahkan untuk mengawal di TPS berkoordinasi dengan ketua KPPS, sampai penghitungan dibawa ke kecamatan hingga ke kabupaten. Jadi harapan kami tidak ada kotak suara yang nginap di desa, langsung dibawa ke PPK,” kata Zulkarnain.
Terkait titik rawan terjadinya pelanggaran di TPS, Zulkarnain mengklasifikasikannyan menjadi empat jenis TPS, yakni TPS yang aman, TPS rawan 1 dan 2, kemudian TPS khusus.
“Pertimbangan kerawanan, pertama itu biasanya memang kriminalitas, ke dua jauh dari jangkauan, ke tiga komposisi informasi dari kontestan, artinya pasangan calon tersebut kalau dia memang ada kekuatan head to head yang bisa rawan, itu kami kategorikan rawan 1 dan 2, kira-kira begitu,” tuturnya.
Sementara itu, Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI AM Putranto mengatakan, dari jajarannya sendiri sebanyak 8532 personel, dan secara khusus permintaan Polda, 300 di antaranya ditempatkan di Kabupaten Empat Lawang.
“Secara umum dari penekanan Panglima TNI, Bapak Kasad sudah jelas, bahwa kita melakukan secara profesional dan netralitas menjadi prioritas utama kita semuanya, kalaupun nanti dalam pelaksanaan ada satu, dua oknum (melanggar) tolong dilaporkan kepada saya, dan itu sanksinya sangat berat untuk mereka,” ungkapnya.
“Dan saya sudah keliling juga kemarin ke Lampung untuk meyakinkan kepada seluruh prajurit, lakukan yang terbaik, dengan hati tentunya ya, harapan saya seperti itu, jadi jangan khawatir,” tandasnya. (bas)
