PALEMBANG, fornews.co-Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang dilaksanakan pada Pemilu Serentak 2019, memunculkan kekhawatiran bagi masing-masing pasangan calon presiden (capres).
Karena, banyak yang memprediksi, para kader partai pengusung dari kedua capres akan lebih fokus untuk mendahulukan bagiamana mereka bisa mendulang suara sebanyak-banyaknya, agar bisa duduk dikursi parlemen.
Selain itu, seperti pemilu sebelumnya bahwa partisipasi pemilih pada pilpres dan pileg itu lebih rendah, dibanding partisipasi pada pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Menurut Pemerhati Politik Sumsel, Bagindo Togar Bb, sesungguhnya kekuatan antar parpol sendiri telah terbagi dua, yakni arpol pendukung pemerintah dan partai oposisi yang berseberangan dengan pemerintah. “Dalam konteks ini, kinerja dan militansi para kader diuji, hingga pada simpul terbawah yang akan berhadapan secara permanen dengan masyarakat,” ujarnya, kepada fornews.co, Jumat (21/09).
Ketua Demokrasi Sriwijaya (ForDeS) itu menerangkan, iIdeologi, strategi serta program parpol melalui para kadernya, diharapkan mampu meyakinkan publik agar diperoleh dukungan konkrit. Baik untuk pemilihan legislatif maupun presiden yang dijagokan oleh kedua kelompok parpol tersebut. Disamping itu, faktor integritas ketokohan para caleg juga sangat penting guna pendulangan suara.
“Sejatinya, secara segmentasi market politik, masyrakat kita telah terbelah, baik secara ideologis, kelembagaan dan orientasi politik. Sepanjang strategi, soliditas tim dan manajemen kerja politik efektif bersinergi hingga ke pengorganisasian pada level terendah, maka hasil pilleg dan pilpres akan linier alias tak berbeda jauh, kalaupun ada bias atau margin errornya tak lebih dari 4%,” terangnya.
Artinya, jelas Bagindo, semua ini kembali pada militansi, soliditas, implementasi ideologi, formula strategi, program, ketokohan dan pola pendekatan serta pengalaman organisasi.
“Bahkan swing voters dan undecited voters, sepertinya tak mampu menghindar atas polarisasi politik yang telah ‘tidak disengaja’ membelah area sosial dalam perspektif politik dan aktifitas berdemokrasi,” tandasnya. (tul)
