PALEMBANG, fornews.co – Presiden Joko Widodo Kamis (12/10), meresmikan jalan tol pertama yang ada di Sumatra Selatan (Sumsel). Jalan tol pertama tersebut adalah jalan tol Palembang-Indralaya (Palindra) Seksi I yang menghubungkan Palembang-Pamulutan sepanjang 7,8 kilometer (Km).
Menyambut pencapaian tersebut, Presiden pun membebaskan biaya penggunaan tol kepada masyarakat hingga akhir tahun 2017 mendatang. “Ini jalan tol pertama yang ada di Sumatra Selatan. Saya minta meskipun ini jalan tol bayar, bisa dilihat dan dinikmati masyarakat awal-awal sampai akhir tahun. Jangan dipungut (biaya) dulu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa dirinya sudah mendatangi proyek tol tersebut hingga empat kali. Hal ini dikarenakan proses pembangunan jalan tol tersebut, membutuhkan perlakuan khusus.
“Kenapa tol ini saya datang? Ini sudah empat kali karena di sini konstruksinya khusus, biayanya dibanding dengan tol yang lain hampir 1,5 kali lipat karena harus nguruk 7 meter,” bebernya.
Apalagi sambung Jokowi, medan yang dihadapi para pekerja konstruksi dalam membangun jalan tol tersebut sangatlah sulit, sehingga Presiden ingin melihat dan merasakan langsung kondisi pembangunan di lapangan.
“Mengeruk tujuh meter, menyedot air karena ini rawa-rawa, tapi konstruksi ini sudah selesai. Saya mau melihat fisik jadinya seperti apa? Seperti fisik tol yang lain, (tapi) saya kira lebih bagus,” ucapnya.
Selain itu, kehadiran Presiden juga diyakini dapat memberikan semangat dan motivasi agar pembangunan jalan tol tersebut selesai tepat waktu. Bahkan sejumlah persoalan yang dihadapi dalam proyek pembangunan infrastruktur akan lebih cepat terselesaikan setelah Kepala Negara turun langsung ke lapangan.
“Saya ingin setiap persoalan kita, cepat selesai di lapangan,” tegas Presiden.
Sambung Jokowi, pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda, salah satu contoh di mana ada dua masalah yang belum terselesaikan, yakni jalan tol tersebut harus menembus hutan konservasi dan melalui lahan yang dimiliki Kodam.
“Dua-duanya tidak berani dibebasi (lahan). Saya langsung telepon Kodam agar diselesaikan. Satu, dua hari rampung,” ungkapnya.
Menurutnya, persoalan-persoalan seperti itu tidak bisa diselesaikan jika Presiden tidak turun langsung melihat kondisi di lapangan. Oleh sebab itu, ia pun tak segan untuk selalu mengawasi langsung jalannya proyek infrastruktur di seluruh Tanah Air. “Tidak bisa diselesaikan kalau kita tidak memberi perintah,” tukasnya. (ibr)
