JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, kalau di dalam negeri sekalipun produk Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) belum mampu menguasai pasar domestik, lantaran serbuan produk impor dari luar, yang sering kali masuk melalui praktik impor ilegal, dengan modus impor borongan atau rembesan dari kawasan berikat serta impor pakaian bekas dan pemalsuan nomor HS.
Jokowi juga memperhatikan terjadi penurunan nilai ekspor industri TPT Indonesia beberapa waktu terakhir. Padahal, TPT merupakan industri padat karya yang mampu menyerap banyak sumber daya manusia. Bahkan, industri ini menciptakan lapangan kerja baru di sektor distribusi dan perdagangan. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, industri tekstil dan produk tekstil Indonesia terus mengalami penurunan. Dari bulan Januari sampai Oktober 2016, lanjut Presiden, ekspor TPT turun 4,3% dibanding periode yang sama tahun 2015.
“Penurunan itu sejalan dengan kondisi pasar ekspor TPT Indonesia di dunia yang terus menurun, dari 2,13% di tahun 2001 menjadi 1,56% di tahun 2015. Kita masih kalah dibanding Vietnam dan Bangladesh, yang masing-masing menguasai 3,62% dan 4,05% pangsa pasar TPT dunia,” papar Presiden Jokowi, saat memimpin rapat terbatas tentang Tata Niaga Tekstil dan Produk Tekstil, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/12) sore.
Atas dasar itu, Jokowi memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam mengatasi permasalahan yang ada di industri TPT kita. “Harus terus diupayakan kebijakan yang mendukung industri TPT dalam negeri sehingga lebih kompetitif,” tegasnya.
Jokowi juga mengingatkan, agar kebijakan penurunan harga gas untuk keperluan industri ini segera diimplementasikan, karena harga gas memiliki kontribusi signifikan di sisi hulu industri TPT. Kemudian, perlu dipermudah prosedur importasi bahan baku produksi yang berorientasi ekspor. “Buat proses-proses importasi bahan baku TPT menjadi lebih sederhana dan juga tidak mempersulit kegiatan dunia usaha di bidang ini,” ujarnya.
Terkait pangsa produk TPT yang masih kalah dengan Vietnam di pasar Eropa dan Amerika, Jokowi menuturkan karena masih dikenakan tarif 5-20%, sedangkan Vietnam 0%. Jadi, dia meminta dilakukan terobosan dalam negosiasi kerja sama perdagangan dengan negara-negara tujuan ekspor, termasuk keterlibatan Indonesia dalam kerja sama perdagangan di berbagai kawasan.
Sementara terkait dengan penyelundupan dan importasi ilegal, Jokowi meminta Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Ditjen Bea Cukai, dan Kepolisian memperkuat sinergi untuk mengatasi permasalahan ini. “Saya kira permasalahan ini juga sudah jelas, tinggal bagaimana langkah-langkah pencegahan dan langkah-langkah pemberantasannya di lapangan,” tegasnya. (ekaf)
