PALEMBANG,fornews.co-Anggota DPRD Sumsel mempertanyakan banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA), yang menduduki jabatan strategis pada PT Sri Trang Lingga Indonesia (SLI).
“PMA (Penanaman Modal Asing) ini menurut kami tidak benar, kalau hanya finance director, menurut kami orang lokal juga bisa. Sebagai WNI apa tidak mampu untuk menduduki jabatan tersebut, seharusnya semua jabatan tingginya orang WNI,” tegas Koordinator Anggota DPRD Sumsel daerah pemilihan (dapil) 1 Palembang, RA Anita Noeringhati, saat menggelar rapat bersama PT SLI di Gedung DRPD Sumsel, Kamis (30/01).
Dalam rapat bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Palembang dan Sumsel, serta Kantor Imigrasi Palembang itu, Anita menyesalkan, PT SLI menghadirkan orang-orang yang tak berkompeten atau yang tidak dapat mengambil keputusan. Karena, pihaknya menginginkan penjelasan terkait TKA di PT SLI yang menduduki jabatan tinggi tersebut.
“Pertama, jabatan untuk TKA itukan ada kriteria kriteria tertentu. Selain itu, kami juga ingin menyelesaikan masalah yang terjadi diluar, tapi yang dikirim Sri Trang ini hanya orang-orang HRD. Apalagi, Manajer HRD ini tidak membawa semua data pegawai,” sesalnya.
Anggota DPRD Sumsel lainya, Kartak SAS menuturkan, memang PT SLI ini tidak mau transparan terkait tenaga kerja. Memang, pihaknya mengapresiasi keberadaan Sri Trang yang membuka perusahaan di Palembang dan banyak menyerap tenaga kerja lokal.
“Tapi, Sri Trang juga harus menjalankan perusahaan jangan seperti Yahudi. Orang asing di gaji besar, sedangkan tenaga kerja lokal pendapatannya kecil. Kami harap Disnaker Sumsel dan Palembang benar-benar meneliti keberadaan Sri Trang, kalau seperti ini terus republik ini bisa -bisa dijajah,” tuturnya.
Sementara Manajer HRD PT SLI Hermanto menjelaskan, bahwa saat ini ada sekitar 1.067 tenaga kerja yang ada di perusahaan join Thailand-Indonesia ini. Dari jumlah tersebut, TKA nya ada 53 orang.
“Untuk jabatan tertinggi di Palembang di kendalikan oleh Finance Director yang dipegang oleh TKA. Kemudian dibawahnya ada dua manajer, satu orang Thailand dan Indonesia, ada beberapa TKA yang duduk di manajer karena posisinya memang lagi transfer ilmu,” jelasnya.
Saat ditanya bagaimana nasib ratusan tenaga kerja lokal yang melakukan aksi beberapa waktu lalu dan kemudian terdengar kabar di pecat, Hermanto menjawab, terhadap 111 tenaga kerja yang melakukan demo dengan tiga tuntutan, sudah diselesaikan dengan Disnaker kota dan DPRD kota. “Saat itu solusinya di PHK dengan pesangon satu setengah dari hitungan pesangon,” tukasnya. (tul)
