PALEMBANG, fornews.co – Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, menghadiri Rapat Paripurna LI (51) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumsel dengan agenda, pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumsel terhadap Raperda APBD Provinsi Sumsel tahun anggaran 2019.
Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Chairul S Matdiah, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Jumat (16/11).
Melalui juru bicaranya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menuturkan, setelah mereka melihat visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel, mereka menangkap dengan jelas bahwa pembangunan daerah Sumsel tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan fisik dan infrastruktur yang megah serta penggunaan teknologi modern. Namun juga dibarengi dengan pembangunan manusia, wawasan lingkungan dan peningkatan pasrtisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Salah satu misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel mengenai tentang peningkatan kehidupan beragama, seni dan budaya serta pengembangan pariwisata religius.
“Maka kami mohon penjelasan secara mendetil tentang perencanaan, konsep dan anggaran, serta upaya apa yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah melalui potensi pariwisata yang berorientasi pariwisata religius,” katanya.
Sementara Fraksi Gerindra menuturkan, misi yang disampaikan oleh Gubernur pada Pengantar Nota Keuangan APBD Provinsi Sumatra Selatarn Tahun Anggaran 2019 terutama misi ke-3 yaitu, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan fleksibilitas dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional dan responsif, adalah faktor pendukung utama dalam untuk, dan menjadi energi baru untuk lebih menggenjot kegiatan pembangunan, dan lebih peka dalam menghadapi kondisi sosial dan ekonomi di Provinsi Sumsel.
“Pada Pengantar Nota Keuangan tersebut, Fraksi Gerindra mengapresiasi keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan yang tengah melakukan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas dan berkelanjutan, yang mengedepankan pengelolaan APBD yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel,” tuturnya.
Hal ini, katanya, dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dan produktivitas belanja yang harus berkualitas, efektif dan efisien, serta tidak membolehkan kebocoran anggaran.
“Tentu adalah yang positif untuk kita saling mawas diri dan menjaga integritas dan profesionalitas sebagai pelayan masyarakat,” imbuhnya.(bas)
