JAKARTA, fornews.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituntut untuk tidak menghapus sanksi pembatalan bagi paslon yang tidak patuh dalam melaporkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).
Tuntutan tersebut diutarakan Ketua The Constitutional Democracy Initiative (CONSID), Kholil Pasaribu, lewat keterangan resminya, Selasa (6/8/2024). KPU, ujar Kholil, seharusnya mengembangkan peraturan dana kampanye agar kualitas informasi yang disajikan oleh paslon lebih transparan, lebih akuntabel, lebih komprehensif, lebih mudah diakses, dan lebih bermanfaat bagi publik.
Sebelumnya, bahwa dalam rancangan PKPU tentang Dana Kampanye Peserta Pilkada 2024, KPU menghapus sanksi pembatalan bagi paslon yang terlambat melaporkan LPPDK.
Alasan KPU, penghapusan sanksi pembatalan pasangan calon tersebut tidak diatur dalam UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada).
Sebagai gantinya, KPU mengusulkan sanksi bagi paslon yang tidak menyampaikan LPPDK, yakni tidak dapat mengikuti kampanye dan tidak ditetapkan sebagai paslon terpilih sampai paslon yang bersangkutan menyampaikan LPPDK.
“Rancangan PKPU tentang Dana Kampanye Peserta Pilkada 2024 yang menghapus sanksi pembatalan bagi paslon yang terlambat melaporkan LPPDK merupakan langkah mundur bagi penyelenggaraan pilkada yang bersih dari dana politik kotor,” ujar dia.
Kholil mengatakan, sikap yang diambil KPU ini setidaknya mengindikasikan empat hal. Pertama, KPU tidak konsisten dengan cara pandang dan sikap hukum yang dilakukan. Satu sisi KPU tidak bisa menerapkan sanksi yang melebihi batas yang diberikan UU, tetapi saat yang sama juga mengatur sanksi yang tidak jelas batas ukurnya.
Jika dinyatakan pasal 75 UU 10/2016 tidak mengatur sanksi pagi paslon yang tidak menyerahkan LPPDK, seharusnya tidak perlu ada sanksi sama sekali yang diberikan.
“Nyatanya, KPU tetap mengatur sanksi, yang jika dinilai, tidak maksimal dan jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ini artinya, KPU dalam mengatur jenis sanksi memilih sanksi yang teringan bagi paslon yang melanggar,” kata dia.
Kedua, ungkap Kholil, penghapusan sanksi pembatalan seperti memberi ruang bagi paslon untuk secara serampangan menerima sumbangan dan mengelola peruntukkannya sehingga membuka ruang hadirnya praktik korupsi dan beredarnya dana ilegal yang lebih besar.
Kemudian, ketiga, penghapusan sanksi pembatalan paslon sebagaimana telah diterapkan pada pilkada-pilkada sebelumnya, terkesan lembaga penyelenggara pemilu begitu ramah dan mengakomodir kemauan peserta pilkada.
“Keempat, penghapusan itu juga semakin memperkuat penilaian masyarakat bahwa lembaga ini tidak mandiri dalam membuat regulasi dan/atau menjalankan semua tahapan pilkada, inkonsisten, serta minim komitmen pada pilkada bersih dan antikorupsi,” ungkap dia.
Kholil menjelaskan, bila merujuk pada pelaksanaan pilkada sebelumnya, sanksi pembatalan sudah diberlakukan KPU sejak pilkada serentak tahun 2015 melalui Peraturan KPU No.8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota).
Klausul pembatalan bagi paslon yang tidak melaporkan LPPDK dalam pelaksanaannya dapat diterima oleh publik dan tidak mendapatkan penolakan dari partai politik maupun pasangan calon serta telah dipatuhi oleh peserta pilkada secara konsisten. Karena itu menjadi sangat aneh dan menimbulkan pertanyaan besar apa yang melatari sikap KPU yang ingin menghapus ketentuan tersebut dengan alasan tidak diatur dalam UU Pilkada.
“Sebagai regulator teknis pilkada, merupakan kewenangan KPU untuk mengatur sanksi bagi pasangan calon yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan dana kampanye sebagaimana diatur dalam UU Pilkada,” jelas dia.
Terlepas dari hal itu, terang Kholil, KPU sebagai penyelenggara pilkada berkewajiban memastikan asas dan prinsip pilkada yang jujur dan adil diimplementasikan menyeluruh dalam penyelenggaraan pilkada.
“Sudah semestinya KPU tetap menerapkan pengaturan progresif yang sudah sejak lama dipraktikkan dalam penyelenggaraan pilkada serentak di Indonesia,” terang dia.
Ketentuan UU Pilkada yang mengatur kewajiban bagi peserta pilkada, tutur Kholil, seharusnya ditindaklanjuti dengan sebuah konsekuensi, yaitu berupa sanksi-sanksi melalui Peraturan KPU, apabila kewajiban tersebut tidak ditaati peserta pilkada.
Jadi aturan itu dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana ekspektasi UU Pilkada. Sanksi pembatalan bagi paslon yang tidak patuh terhadap pelaporan dana kampanye, selama ini cukup efektif membuat peserta pilkada tertib dalam melaporkan dana kampanyenya.
“Pada sisi lain, transparansi dana kampanye adalah hak bagi pemilih. Publik berhak mengetahui siapa penyumbang dana, berapa besar jumlah dana, serta bagaimana dana kampanye dibelanjakan oleh paslon,” tutur dia.
“Dana kampanye menjadi alat analisis dan alat pengambilan keputusan bagi pemilih untuk menentukan siapa calon yang akan dicoblos nantinya di TPS,” imbuh dia.
Kholil menilai, bahwa menghapus sanksi pembatalan juga berarti bahwa KPU menghapus instrumen pemilih untuk menentukan pilihan secara cerdas dan rasional.
“Kalau pendekatan KPU berlanjut pragmatis seperti saat ini, maka kualitas pemilu Indonesia akan stagnan dan tidak pernah ada perbaikan ataupun peningkatan mutu,” tandas dia. (aha)
