JAKARTA, fornews.co – Satuan Tugas (Satgas) Anti Politik Uang bentukan Polri yang bertugas untuk mencegah praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018, sudah menyiapkan personel, perangkat, dan sistem operasional untuk mulai bekerja.
Satgas dipimpin oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto, bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), dan menggunakan anggaran operasional yang sudah disiapkan kepolisian.
Adapun tugas utama Satgas Anti Politik Uang ialah, menginformasikan kepada masyarakat dan peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018, mengenai politik uang agar dapat dicegah.
“Surat perintah sudah ditandatangani dan sekarang kita sedang memetakan daerah yang berpotensi rawan politik uang,” kata Ari di Jakarta, Kamis (11/01).
Terkait daerah mana saja yang tergolong rawan mengalami politik uang, menurut Ari semua daerah sama saja mengingat semua pasangan calon pasti ingin memenangkan Pilkada Serentak 2018.
Yang membedakan ialah, ada pasangan calon yang ingin menang dengan menyampaikan program positif kepada masyarakat. Sementara ada pasangan calon lain maupun tim suksesnya yang berusaha memenangkan hati pemilih lewat uang, sehingga terkategorikan sebagai politik uang.
“Itulah yang akan kita investigasi. Mana daerah yang potensi politik uangnya tinggi dan berdampak buruk pada Pilkada itu sendiri,” ungkap Ari.
Dia menilai, setiap tahapan Pilkada Serentak 2018 rawan mengalami politik uang, mulai dari pendaftaran hingga tahap kampanye. Ketika mendapati adanya pihak tertentu yang mempraktikkan politik uang, maka Sentra Gakkumdu akan menindak pihak tersebut dibantu dengan Satgas Anti Politik Uang.
“Dan apabila pelaku politik uang tersebut merupakan pegawai negeri sipil yang menyalahgunakan anggaran pemerintah, maka KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi] yang akan menangani,” jelas Ari.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan bahwa koordinasi antara Satgas Anti Politik Uang dengan badan lain seperti KPK maupun Sentra Gakkumdu, tetap diperlukan untuk saling melengkapi satu sama lain dalam hal pencegahan dan penindakan politik uang dalam Pilkada Serentak 2018.
“Ada kriteria tertentu mengenai pelanggaran seperti apa yang bisa ditindak oleh KPK dan mana yang tidak, sehingga kita harus kerjasama supaya bisa saling mengisi kekosongan,” ucap Tito.
Sebanyak 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota akan memilih kepala daerah baru pada Juni mendatang dalam ajang Pilkada Serentak 2018. (AA)
