PALEMBANG, fornews.co-Dengan jumlah anggaran yang fantastis, DPRD Sumsel berharap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumsel serentak, harus berkualitas.
Anggota Komisi III DPRD Sumsel, Syaiful Fadli menerangkan, DPRD Sumsel sudah menganggarkan dana hibah hampir Rp600 miliar lebih untuk anggaran pillada serentak di Sumsel. Anggaran terbesar untuk KPU Sumsel sebesar Rp240 miliar, Bawaslu Rp200 Miliar, TNI Rp5 miliar dan Polri Rp85 miliar.
“Sudah tentu, dengan anggaran tersebut penyelenggaran pilkda tidak boleh main-main, harus serius dan berkualitas. Dengan dana yang sama dengan DKI Jakarta ini, sebenarnya sempat kami bahas panjang,” terangnya, pada Fokus Group Discussion (FGD) tentang Menakar Kinerja Pemda Ditengah Hiruk Pikuk Pilkada, kerjasama IKA Fisip Unsri dan Forum Jurnalis Parlemen (FJP),Selasa (9/1).
Untuk saat ini, jelasnya, pembahasan dan verifikasinya sesuai dengan apa yang dianggarkan. Selain itu, terkait anggaran yang telah dianggarkan, tiga bulan setelah kegiatan dana pilkada tersebut harus dilaporkan. “Pilkada ini juga harus menghadirkan netralitas ASB. Kami harap ASN untuk tidak berpoto dengan calon kepala daerah, ini bisa kena hukum. Apalagi mendukung calon tersebut,” jelasnya.
Asisten Ombusman Sumsel, Agung Prihatna mengingatkan, agar dalam pilkada ini ASN harus bersikap netral dan jangan terjebak dalam politik praktis. “Kita berharap semua akan berjalan semestinya. Biarkan pihak-pihak yang terlibat dalam pilkada berkompetisi dengan baik, ASN jangan sampai terjebak dalam politik praktis,” pesannya.
Pembicara lainnya, Kepala Bidang Politik Kesbangpol Sumsel, Kurniawan Kantinoko mengungkapkan, pada Pilkada Sumsel serentak 2018 ini, akan ada sembilan pilkada serentak dan pemilihan gubernur (Pilgub) Sumsel. Kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada tersebut, yakni Palembang, Prabumulih, Pagaralam, Lubuklinggau, Kabupaten Banyuasin, OKI, Muara Enim, Empat Lawang dan Lahat. “Dari pilkada serentak dengan tingkat kerawanan sedang, Palembang dan Empat Lawang, sisanya tingkat kerawanan rendah. Insyaallah tingkat kerawanan sedang ini akan semakin mengecil,” ungkapnya.
Sementara, Direktorat Binmas Polda Sumsel, AKBP M Hidayat menilai, terkadang kerawanan konflik pada pilkada diciptakan sendiri oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, dibutuhkan kehadiran tim pengawas, seperti Bawaslu ataupun Ombudsman. “Kadang-kadang penyelenggara sendiri yang menciptakan kerawanan, makanya harus ada wasit yang mengawasi, dari Bawaslu atau Ombudsman,” ungkapnya.
Untuk menciptakan kondusifitas kata Hidayat, dibutuhkan komitmen dari berbagai elemen untuk tidak menciptakan konflik. “Komitmen ini kalau kita hayati bersama, pilkada pasti aman, tapi kalau pengawasnya tutup mata, kecurangan pasti akan terjadi,” imbuhnya.
Hidayat melanjutkan, fenomena yang terjadi di pilkada, yaitu money politic, black campaign, mobilisasi PNS, politik praktis ASN, mutasi PNS besar-besaran, dan upaya pelemahan regulasi. “Ini jika dibiarkan bisa berdampak besar, bisa timbul sara dan sebagainya,” ujarnya.
Pengamat Sosial Politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Joko Siswanto menilai, pengawasan berperan penting menciptakan pilkada aman. “Yang penting faktor pengawasan, dan juga peran media massa. Masyarakat juga berperan menciptakan pilkada aman, dengan melaporkan indikasi kecurangan kepada pihak terkait. Pengamanan Pemilu bukan hanya tanggung jawab kepolisian tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat,” tandasnya. (tul)
