PALEMBANG, fornews.co – Sekretaris Daerah Sumsel, Nasrun Umar menyebut Sumsel sejauh ini sudah termasuk provinsi yang baik dalam upaya antisipasi pencegahan tindak korupsi. Namun demikian, ada sejumlah sektor yang cukup rawan terjadinya korupsi.
“Sektor yang paling rawan itu mungkin perizinan, pendapatan daerah, hal-hal itu yang ditekankan. Dan banyak sektor lainnya seperti kepegawaian dan sebagainya,” kata Nasrun Umar usai acara Identifikasi Awal Program Pemberantasan Korupsi Terintegritas dan Sektor Strategis di Lingkungan Pemprov Sumsel yang diselenggarakan oleh KPK RI di Graha Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (19/2/2018).
Nasrun mengatakan, kedatangan tim Deputi Pencegahan dari KPK, yang dipimpin Adrian M Nasution, guna memberikan arahan agar area-area yang rawan korupsi dapat diantisipasi dari awal dengan mengumpulkan seluruh OPD di Sumsel.
“Dari diskusi yang berkembang, diberikan pertanyaan, lalu kita berikan data-data, penjelasan-penjelasan. Sehingga dari sana kita diberikan arahan apa saja yang harus kita lakukan untuk antisipasi pencegahan korupsi di Provinsi Sumsel ini,” ungkapnya.
Sumsel sendiri, kata Nasrun, tidak dianggap rawan dalam kasus korupsi. Kedatangan tim KPK ke Sumsel bukan karena dianggap daerah yang rawan korupsi, namun lebih kepada antisipasi. Dikatakannya, Tim Deputi Pencegahan KPK, dalam kegiatan yang sama datang ke 10 provinsi di Indonesia.
“Kedatangan tim KPK ke 10 provinsi ini secara random. Bukan karena rawan korupsi. Jadi menurut hemat saya, kedatangan tim KPK ini penyempurnaan dari apa-apa yang telah kita lakukan selama ini dalam antisipasi pencegahan korupsi. Bahkan tadi disebutkan, Provinsi Sumsel sudah termasuk baik dalam upaya pencegahan korupsi,” terang Nasrun.
Dia menambahkan, dengan arah-arahan yang telah disampaikan oleh Tim Deputi Pencegahan Korupsi KPK , diharapkan tindak korupsi di Sumsel dapat ditekan semaksimal mungkin.
Di sisi lain, terkait wajib LHKPN bagi ASN. Nasrun mengatakan, berdasarkan aturan LHKPN RI bahwa ada perubahan, di mana LHKPN yang sebelumnya dilakukan setiap 2 tahun, dengan cara manual kepada KPK, sekarang sudah dengan cara online.
“Dengan online, terjadi satu konsekuensi yang tadinya 2 tahun menjadi 1 tahun. Bagi yang wajib LHKPN, paling lambat 31 Maret 2018 ini harus melaporkan. Ada 300 (ASN Wajib LHKPN di Pemprov Sumsel), termasuk bendaharawan wajib LHKPN. Untuk lebih jelasnya tanya BKD,” pungkasnya. (bas)
