BOGOR, fornews.co-Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Abhan SH mengungkapkan, pada gelaran Pilkada Serentak 2018 yang sudah berjalan, pihaknya menemukan 721 kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Ini sudah kami rekomendasi kepada Komisi ASN, dan Komisi ASN juga sudah merekomendasikan kepada Pembina Kepegawaian Daerah untuk melakukan sanksi dan sudah dilakukan teguran dan sanksi-sanksi lainnya,” ungkap Abhan, seperti dilansir setkab.go.id, usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/07).
Abhan menjelaskan, untuk pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh anggota kepolisian, beberapa contoh yang terjadi di Maluku, Makassar, dan Maluku Utara. “Dari Pilkada (Serentak 2018) ini kami memang melihat ada beberapa catatan soal netralitas dari oknum kepolisian, seperti misalnya kasus yang di Maluku. Kapolri sudah mengambil sikap tegas untuk mencopot (pelaku pelanggaran) dari jabatan Wakapolda,” jelasnya.
Menjawab pertanyaan wartawan mengenai pelanggaran-pelanggaran netralitas yang terjadi, Abhan menerangkan, antara lain keberpihakan ataupun intervensi terhadap penyelenggara pemilihan.
“Seperti kasus Maluku Utara, saya kira juga melihat ini pilkadanya sudah damai, sudah selesai, tetapi masih ada riak-riak yang terlihat seperti ada intervensi-intervensi dari oknum-oknum polisi,” terang Abhan.
Terlepas dari hal itu, dalam laporan Abhan ke Presiden Joko Widodo tentang hasil pengawasan Pilkada Serentak 2018 lalu, terkait hasil pengawasan, perkembangan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kemudian ada beberapa catatan soal pelanggaran-pelanggaran di dalam Pilkada Serentak 2018.
Selain itu, Abhan membahas masalah netralitas ASN, anggota TNI, dan anggota Polri. “Yang ditekankan Presiden adalah (menjaga) netralitas TNI, Polri, ASN, dan juga penyelenggara,” ujarnya.
Unutk menjaga netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam menghadapi pemilhan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) mendatang, Abhan menambahkan, Bawaslu berharap akan ada forum antara Bawaslu dan pemerintah untuk membahas upaya-upaya pencegahan pelanggaran netralitas ini. “Presiden merespons dan akan membuat forum nanti agar kami bisa melakukan penekanan netralitas ASN, TNI, Polri,” tandasnya. (tul)
