TUBAN, fornews.co- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, akan terus mengejar Menteri Kehutanan untuk segera membagi-bagikan hak pengelolaan Surat Keputusan (SK) perhutanan sosial bagi rakyat.
“Pemerintah sekarang ini terus membagikan lewat SK pembagian hutan untuk perhutanan sosial. Saya selalu kejar terus Menteri Kehutanan untuk segera membagi-bagikan hak pengelolaan SK. Jangan dibagi-bagi ke yang gede-gede terus, yang kecil ini segera dibagi sebanyak-banyaknya dan tidak dihambat-hambat lagi,” ujarnya, saat pembagian SK di Desa Ngimbang, Tuban, Jawa Timur, Jumat (09/03).
Jokowi menerangkan, setelah mendapatkan surat tersebut, Menteri LHK diminta untuk juga mengecek ke lapangan. Proses pengecekan itu dilakukan untuk mengetahui apakah yang dikerjakan hanya basa-basi atau benar-benar dikerjakan. “Saya cek kalau belum cukup, Ibu Menteri coba cek ke lapangan. Kalau masih ada lahannya, nanti akan kita berikan lagi tapi lahannya di sana ada,” terangnya, seperti dikutip dari setkab.go.id.
Sebelumnya, Pemerintah juga telah melakukan pembagian tambak, di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Ada sekitar 11.000 hektar tambak besar yang sekarang diambil alih untuk dibagikan kepada masyarakat, baik petani maupun petambak.
“Tapi baru 80 hektar dari 1.000 hektar yang ada. Segera 11.000 itu bagi semuanya, cepat jangan ditunda-tunda dan itu saya ikuti terus. Saya cek kemarin 80 hektar yang dibagi itu dipakai untuk tambak udang. Jangan dipikir setelah saya datang dari sini, tidak akan ke sini lagi, pasti ke sini,” katanya.
Terkait masalah pupuk yang harganya mahal tapi barangnya langka, Jokowi meminta Menteri BUMN untuk mengecek hal ini karena petani merasakan hal tersebut.
Tak lupa, Jokowi menyampaikan kepada petani, bahwa SK yang telah diberikan segera ditanami karena akan dicek penggunaannya. “Saya akan cek ya, jangan sampai saya berikan seperti ini enggak saya cek, Saya pasti cek benar digunakan petani cek, kalau tidak ditanami awas,” tandasnya.(tul)
