BATURAJA, Fornews.co- Sikapi rencana Kementerian Agama (Kemenag) melakukan sertifikasi khatib Jumat, dua partai Islam PKS dan PKB bersilang pendapat. Dimana PKS sependapat dengan rencana tersebut, sedangkan dari PKB meminta agar Kemenag memikirkan kembali sebelum diberlakukan.
Seperti disampaikan anggota DPRD OKU dari PKS Efendi, sepakat jika memang ada rencana sertifikasi khatib seperti yang dimaksudkan. “Menurut saya, itu (sertifikasi khatib) bagus. Selain untuk menghindari penyampaian-penyampaian isi khatbah yang menyesatkan atau mengandung penyimpangan, sekaligus juga untuk “menggusur” khatib abal-abal,” ujarnya, saat ditemui di gedung DPRD OKU, Selasa (07/02).
Sambung Efendi, yang dimaksudnya khatib abal-abal itu, yakni dimana dalam menyampaikan materi khatbah, sang khatib itu sendiri tidak mengerti apa yang disampaikannya pada masyarakat (Jamaah). “Ya, kadang kala baca ayat atau hadits belum tentu sesuai bahasa aslinya (Arab). Entah menyebut apa. Dan yang tidak benar itu kadang-kadang diaminkan-aminkan saja oleh masyarakat yang tidak mengerti bahasa Arab,” jelasnya.
Dia mencontohkan di negara tetangga Malaysia, yang sudah lama menetapkan sertifikasi pada khatib. “Ya Mereka (Malaysia) sudah duluan, sehingga yang menyampaikan khatbah itu bukan lagi khatib abal-abal. Karena memang lulus sertifikasi,” imbuhnya.
Namun, jika memang kebijakan itu jadi diterapkan pemerintah, berbarengan itu artinya pemerintah juga harus mencetak khatib yang sesuai sertifikasi. Misalnya, ke depan mungkin ada pelatihan, atau semacam ada pemberian beasiswa kepada kaum muda atau masyarakat desa yang berpotensi jadi khatib.
“Dengan demikian, kalau sudah bersertifikasi, kita akan yakin bahwa khatib yang menyampaikan khatbah orang yang benar-benar memahami ilmu agama. Dalam arti kata memang orang yang berkompeten di bidang itu. Sebab terkadang, ada orang yang baru bisa baca arab sedikit, sudah jadi khatib. Padahal kita sendiri belum yakin kemampuan khatib. Itulah banyak terjadi penyesatan dan penyimpangan,” ucapnya.
Sebaliknya dangkan apa yang disampaikan politisi PKB OKU, Robi Vitrgo, dalam menyikapi sertifikasi khatib. Menurut dia, rencana standarisasi khatib ini bagai dua sisi mata uang. Di lain pihak ini menyulitkan masyarakat, karena belum tentu masyarakat punya standar untuk mengikuti proses sertifikasi dimaksud. “Sebab yang namanya sertifikasi itu biasanya diatur dengan tingkat pendidikan, dll. Padahal selama ini Khotib seperti di kampung-kampung itulah adalah orang yang dipandang cakap, alias tidak memandang latar pendidikan. Terpenting tahu pendidikan agama,” jelasnya.
Jadi menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD OKU ini, Pemerintah perlu mengkaji ulang wacana atau rencana tersebut. Apakah ini bentuk intervensi pemerintah? Dikatakan Robi, rencana sertifikasi khatib ini bukanlah bentuk intervensi. “Mungkin salah satu wujud menyeragamkan. Mungkin juga dalam rangka menjaga timbulnya faham radikalisme dan lain sebagainya,” duganya seraya kembali meminta pertimbangan dan kajian mendalam oleh pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan itu. (wil)
