JAKARTA, fornews.co – Pakar Meteorologi dan Klimatologi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Prof Edvin Aldrian mengungkapkan, siklon tropis Seroja di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah bukti dampak perubahan iklim, karena terjadi di area yang tidak semestinya.
“Siklon tropis seharusnya terjadi di daerah di atas 10 derajat lintang utara dan 10 derajat lintang selatan. Sementara, NTT terletak di garis 8 derajat lintang selatan,” ulas Edvin dalam keterangan resmi BPPT, Jumat (9/4).
Edvin menjelaskan, sebagai negara yang terletak di khatulistiwa, Indonesia cenderung tidak dilintasi oleh siklon. Seperti halnya anomali siklon tropis Varney yang terjadi di Batam pada 2001 lalu, kejadian ini nyatanya tidak diikuti oleh bencana lanjutan karena sifat siklon yang akan menjauh dari daerah tropis.
“Namun, tetap saja kita harus menyiapkan kesiapsiagaan khusus terhadap fenomena anomali siklon tropis lainnya, mengingat Indonesia bukan termasuk jalur siklon,” imbuh dia.
Edvin menambahkan kemunculan siklon tropis Seroja juga tidak terlepas dari peningkatnya suhu di permukaan laut yang lebih hangat sebagai akibat dari pemanasan global. “Heat Capacity yaitu kemampuan laut menyerap panas berkurang, sehingga tidak mampu meredam siklon yang sudah di atas ambang batas kapasitas. Di daerah tropis, heat capacity ada di batas 300 celcius.
Untuk mengurangi dampak perubahan iklim, maka manusia bisa mengurangi pemanasan bumi dari hal-hal yang bersumber dari diri mereka sendiri. Misalnya berhemat energi, mulai dari pemakaian transportasi, listrik dan energi lainnya. “Energi hanya bisa berubah bentuk dan berpindah tempat saja. Maka manusia sebaiknya memakai energi sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan,” ujar dia.
Sementara itu Kepala Riset Ekonomi Lingkungan LPEM FEB Universitas Indonesia, Dr. Alin Halimatussadiah mengatakan, mitigasi bencana yang bersifat anomali akibat perubahan iklim, seperti yang terjadi di NTT, perlu dilakukan oleh semua pihak. Terlebih NTT memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi di atas tingkat nasional. Artinya, jika terkena bencana, maka kondisi masyarakat di daerah tersebut akan semakin terpuruk.
“Dampak siklon tropis Seroja di NTT sangat berat karena bersifat katastropik. Masyarakat kehilangan rumah, ladang, ternak dan keluarga. Mereka membutuhan waktu pemulihan yang lama, terlebih perlindungan sosial yang sekarang tersedia belum cukup adaptif bagi mereka yang jatuh miskin akibat bencana,” tambahnya.
Peristiwa anomali bencana seperti ini menjadi sebuah momentum perlunya perencanaan matang untuk mitigasi bencana baik yang bisa diprediksi sebelumnya maupun tidak. Salah satunya adalah memasukan mitigasi bencana ke dalam RPJMD masing-masing daerah, sehingga pemerintah minimal sudah memiliki upaya untuk memitigasi bencana,” jelasnya.
Lebih lanjut, mitigasi harus dipersepsikan sebagai sebuah investasi jangka panjang yang wajib dilakukan, sehingga pengeluaran anggaran akibat bencana di masa depan menjadi lebih rendah. Mitigasi yang dapat dilakukan antara lain dengan pembuatan spatial planning dan early warning system untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar, baik aspek sosial maupun ekonomi yang mempengaruhi keseimbangan fiskal suatu daerah.
Saat ini, pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur naik secara signifikan dari Rp154,6 triliun (USD 13 miliar) pada 2014 menjadi Rp394,1 triliun (USD 27,2 miliar) pada 2019, atau kurang lebih bertambah sebesar 254,9% (LPEM UI, 2021).
Dr. Alin menegaskan seiring dengan rencana progresif pemerintah untuk memperbaiki konektivitas antar wilayah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing melalui pembangunan infrastruktur, perlu juga untuk merancang infrastruktur di masa depan yang bisa lebih tahan terhadap bencana terutama akibat perubahan iklim.
“Hasil kajian LPEM UI memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah yaitu mengembangkan definisi yang tepat dari infrastruktur yang tahan terhadap iklim dan bencana dan membangun standardisasi yang kuat untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia,” katanya,
Rekomendasi kedua, lanjutnya, mainstreaming konsep ketahanan iklim serta kapasitas pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur daerah; ketiga mengembangkan pembiayaan inovatif untuk infrastruktur yang tahan terhadap iklim dan bencana, seperti promosi PPP dan juga termasuk skema Viability Gap Fund (VGF) dan Availability Payment (AP), penerbitan green bonds, sovereign wealth fund, dan dilengkapi dengan instrumen pendukung lainnya;
Selanjutnya pemerintah perlu meningkatkan kapasitas pangkalan data yang andal dan real time untuk mendukung penilaian risiko serta pemantauan dan evaluasi pembangunan infrastruktur yang tangguh.
Peristiwa bencana banjir dan longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terjadi pada Minggu (4/4) dini yang diakibatkan oleh badai Siklon Tropis Seroja mengakibatkan kerugian material dan non-materil bagi masyarakat setempat.
Sedikitnya 128 orang meninggal, 8.424 warga mengungsi dan 2.683 warga terdampak (data BNPB per 5 April 2021, pukul 23.00 WIB). Diperlukan strategi pemulihan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim yang telah nyata mengancam seluruh aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat. (yas)
