SEKAYU, fornews.co – Wakil Bupati Musi Banyuasin, Beni Hernedi mengecek langsung kondisi dan sekaligus mengadakan sosialisasi hasil pendataan warga binaan dalam kawasan hutan Swaka Marga Satwa (SMS) Bentayan, Kecamatan Tungkal Jaya.
Dalam kesempatan itu, Beni mengatakan, Presiden Jokowi berapa bulan lalu di Palembang telah menyerahkan sertifikat terkait program pengelolaan 20 ribu hektar lebih hutan dalam kawasan Muba kepada masyarakat.
Dalam program pemerintah ini, Beni meminta agar masyarakat yang masuk dalam kawasan hutan ini, untuk bersabar. Karena saat ini tim yang terkait sedang melakukan verifikasi dan memastikan kebenaran data, sehingga pada saatnya nanti program tersebut tidak salah sasaran.
“Tapi dengan catatan, jumlah luasan yang sudah ada tidak boleh bertambah dan tidak boleh ada penumpang gelap (pemilik yang tidak jelas),” kata Beni dalam kunjungan kerja di Lapangan Dusun Belido 3, Desa Suka Damai, Kecamatan Tungkal Jaya, Selasa (29/01).
Ia menambahkan, kalau statusnya sudah jelas dan sudah mendapat pengakuan dari pemangku kebijakan, Beni berjanji siap menjadi orang paling depan mendorong pemerintah.
“Saya paling depan mendorong Pemerintah Pusat maupun Daerah untuk membangun infarstruktur untuk masuk ke sini, seperti listrik, jalan dan fasilitas umum lainnya,” tuturnya.
Demi mewujudkan hal tersebut, Beni meminta masyarakat mendukung dan membantu menyukseskan program tersebut dan harus transparan.
“Program ini akan kita segerakan untuk mendapat pengakuan dari pemerintah, yang paling penting hutan harus dijaga kelestariannya dan tidak boleh diperjualbelikan,” tegasnya.
Beni melanjutkan, sesuai dengan Nawacita Presiden RI Joko Widodo pemerintah hadir untuk memberikan hak rakyat yang berada dalam kawasan hutan, yakni berupa hak pengakuan dan perlindungan serta legalisasi bagi yang berada di dalam kawasan hutan.
“Tapi dengan catatan tidak boleh dirusak dan harus sesuai dengan aturan yang ada,” imbuhnya.
Sementara itu, salah satu warga Suka Damai, Parman (52), berharap pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan listrik di daerah mereka, setelah mendapatkan hak pengakuan dan perlindungan atas status hak dalam kawasan hutan.(bas)
