SEKAYU, fornews.co – Pemkab Muba melakukan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Transmigrasi, Lokasi Air Tenggulang SP.5, Desa Tenggulang Baru, Kecamatan Babat Supat, di Ruang Rapat Randik Setda Muba, Rabu (21/08).
Rapat dipimpin Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Muba Rusli, dihadiri Staf Ahli Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI (Staf Presiden) Abetnego Tarigan, Kasubdit Pengurusan Hak atas Tanah Ditjen PKTrans Conrita Ermanto, Kasi Rekognisi dan Kompensasi Ditjen PKTrans M Taufik, Kasubag Hukum Setditjen PKTrans Syahrir, Kepala Disnakertrans Yusuf Amilin, Camat Babat Supat Rio Aditya, Kepala Desa Tenggulang Baru M Khusnan, dan perangkat daerah Muba terkait.
Dari rapat tersebut ada empat hal yang disepakati bersama, yakni, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin akan proaktif untuk melakukan koordinasi terkait percepatan penyelesaian tanah dalam kawasan hutan bersama dengan Tim Inventarisasi dan Verifikasi Provinsi Sumatra Selatan.
Kemudian, Bupati Muba segera membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Tingkat Kabupaten.
Selanjutnya, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dan Kantor Staf Presiden agar melakukan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempercepat penyelesaian pelepasan kawasan hutan.
Kemudian yang terakhir, pasca-pelepasan kawasan hutan, Kantor Pertanahan Kabupaten Muba agar segera mempercepat penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM).
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Muba, Rusli mengucapkan terima kasih kepada tim dari Pemerintah Pusat yang telah turun langsung dalam menyelesaikan permasalah agraria di Kabupaten Muba.
“Terima kasih sudah memperjuangkan hak-hak masyarakat kami, mudah-mudahan dengan kedatangan Tim Pemerintah Pusat persoalan ini cepat diselesaikan,” kata Rusli.
Staf Presiden Abetnego Tarigan, mengatakan, tujuannnya datang ke Kabupaten Muba untuk mendorong percepatan pelepasan kawasan hutan.
“Tujuan kami terlibat untuk menemukan masalahnya di mana, kami juga berharap Pemerintah Provinsi Sumsel juga mengajukan pelepasan kawasan hutan,” kata Abet.
Menurut laporan Kepala Disnakertrans Muba, Yusuf Amilin menuturkan, awal penempatan transmigrasi di UPT Air Tenggulang SP.5 tahun 1999/2000 sebanyak 300 KK dengan jumlah 1.125 jiwa. Pembangunan permukiman transmigrasi Air Tenggulang SP 5 adalah proyek Kanwil Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Provinsi Sumatra Selatan.
“Permasalahan yang dituntut masyarakat tersebut adalah permasalahan sertifikat Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II yang sampai saat ini belum terbit. Dan dapat kami jelaskan sertifikat lahan pekarangan sudah keluar sebanyak 300 bidang pada tahun 2006, sertifikat lahan usaha 1 sudah keluar sebanyak 148 kurang 152 Persil masih dalam kawasan Hutan Produksi Konveksi (HPK), dan sertifikat lahan usaha 2 sebanyak 353 persil belum keluar karena masih berstatus lahan HPK,” ungkapnya.(bas)
