BOGOR, fornews.co-Badan Pengawas Obat dan Makanan(BPOM) sebagai lembaga pengawas terlebih dahulu akan melakukan uji dan verifikasi standar untuk dapat mengeluarkan emergency use authorization (EUA) terhadap pelaksanaan pemberian vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) nantinya.
“Masih ada tahapan lagi di BPOM, karena kita memerlukan emergency use authorization (EUA) dari sana. Setelah mendapatkan izin dari BPOM baru kita melakukan vaksinasi,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi), usai sidak simulasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11) pagi.
Jokowi menegaskan, keselamatan dan keamanan masyarakat merupakan prioritas tertinggi dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 mendatang. Untuk itu, sejumlah tahapan ilmiah tengah dilakukan pemerintah dan wajib untuk diikuti.
“Kaidah-kaidah saintifik, kaidah-kaidah ilmiah ini juga saya sudah sampaikan wajib diikuti. Kita ingin keselamatan, keamanan masyarakat itu harus betul-betul diberikan tempat yang paling tinggi,” tegas dia.
Presiden mengungkapkan, vaksin yang akan dipakai pada program vaksinasi nanti, merupakan vaksin yang ada dalam daftar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). “Ini wajib, harus masuk ke list-nya WHO. Kemudian yang kedua, juga kemanfaatan dari vaksin itu harus maksimal,” ungkap dia.
Setelah vaksin tersebut masuk ke Indonesia, urai Jokowi, masih ada sejumlah tahapan yang harus dilalui, untuk memastikan vaksin aman untuk disuntikkan kepada masyarakat.
Tahapan tersebut memerlukan waktu, sehingga vaksinasi diperkiraan baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun ini atau awal tahun mendatang.
“Diperkirakan mulai vaksinasi itu pada akhir tahun atau di awal tahun, akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021. Karena memang proses persiapannya itu tidak hanya menerima vaksin kemudian langsung disuntikkan, kita juga harus menyiapkan distribusi ke seluruh Tanah Air,” urai dia.
Jokowi mengatakan, distribusikan vaksin COVID-19 bukan hal yang mudah karena setiap vaksin memerlukan penanganan yang berbeda. Karena setiap vaksin dari produk yang berbeda memerlukan model distribusi yang berbeda.
“Inilah yang terus kita siapkan, agar nanti daerah-daerah juga segera mendapatkan vaksin dan vaksinnya juga tidak rusak,” kata dia.
Terhadap prioritas penerima vaksinasi, Jokowi menyampaikan, pertama kali yang akan di vaksin itu tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, maupun tenaga medis. Kemudian baru ASN untuk pelayanan publik yang ada di depan, guru, dan kemudian semuanya.
Tak lupa, Jokowi menegaskan kesiapannya untuk menjadi yang terdepan dalam keikutsertaan vaksinasi COVID-19 apabila memang dibutuhkan.
“Kalau ada yang bertanya, Presiden nanti di depan atau di belakang? Kalau oleh tim saya diminta yang paling depan, ya saya siap,” tandas dia. (aha)
#satgascovid19 #ingatpesanibu #ingatpesanibupakaimasker #ingatpesanibujagajarak #ingatpesanibucucitangan #pakaimasker #jagajarak #jagajarakhindarikerumunan #cucitangan #cucitangandengansabun
