PALEMBANG, fornews.co – Menunda pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar (KBM) tatap muka di Sumatra Selatan merupakan keputusan tepat yang diambil pemerintah daerah. Hal itu merujuk pada masih terus bertambahnya kasus konfirmasi positif COVID-19.
“Pemerintah Provinsi Sumsel yang tidak terburu-buru dalam membuka kegiatan belajar mengajar tatap muka, bisa saya katakan pro rakyat karena terkait nasib generasi muda di masa pandemi,” ujar Epidemiolog dari Universitas Sriwijaya, Iche Andriyani Liberty, Selasa (29/12).
Dia menjelaskan, rentetan kerumunan mulai dari unjuk rasa Omnibus Law hingga rangkaian Pilkada, sudah menunjukkan peningkatan kasus aktif. Pada Desember ini saja kasus konfirmasi positif terus bertambah setiap harinya. Kalau masyarakat tidak menahan diri untuk merayakan pergantian tahun dengan berkumpul, maka prediksinya penambahan kasus bisa lebih banyak lagi.
Apalagi, libur akhir tahun seperti ini diakuinya mobilitas masyarakat juga meningkat. Ke taman rekreasi di bulan ini saja naik 15% dibandingkan per tanggal 10 November 2020. Taman kota ini identik dengan ada mal.
“Jadi sangat riskan (untuk membuka kelas tatap muka). Terutama tiga kota di Sumsel yang kasus aktifnya cenderung tinggi, seperti Palembang, Lubuklinggau, dan Prabumulih. Disarankan sekolah pertahankan sistem daring,” kata Iche.
Tidak hanya itu, Iche mengevaluasi, masyarakat yang hanya di rumah saja tinggal sekitar 8%. Padahal dulu di awal diharapkan bisa sampai 48% lebih supaya pandemi segera berakhir. Tapi nyatanya malah semakin jauh.
“Mobilitas masyarakat semakin tinggi sejak dikenalnya masa normal baru,” terang dia.
Menurutnya, perubahan di masyarakat sangat signifikan. Jika tidak diimbangi dengan 3M dari sisi masyarakat dan 3T dari sisi pemerintah, penambahan kasus positif yang tinggi akan terjadi. Parameter belum menunjukkan perbaikan yang katanya grafik mulai melandai, tapi tidak landai-landai bahkan cenderung fluktuatif. Belum lagi kasus aktif harian yang terus bertambah.
“Jadi sangat saya sayangkan kondisi ini,” ucap Iche.
Sementara itu, Asisten I Setda Sumsel, Akhmad Najib mengatakan, Pemprov Sumsel telah melakukan koordinasi dengan banyak pihak, terutama dari ahli epidemiologi untuk mendengarkan rekomendasi terkait pembukaan kelas tatap muka di Sumsel. Tinggal nanti keputusannya di tangan pemangku kebijakan.
“Sekolah tatap muka tidak dipaksakan, keputusan 3 Menteri menyerahkan kebijakan ke daerah. Sumsel tentu mendengarkan rekomendasi dan saran yang masuk. Sumsel tidak gegabah dalam menyelenggarakannya, bahkan bisa saja ada potensi peluang melanjutkan daring,” ucapnya usai rapat di kantor Diknas Sumsel, Senin (28/12).
Kepala Dinas Pendidikan Sumsel, Riza Pahlevi mengatakan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sumsel, Pusat Kajian Strategis Kebijakan Pendidikan Sumsel, dan Satuan Tugas Tim Ahli dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.
“Banyak masukan yang minta penundaan. Ya kita tidak akan terburu-buru (ambil keputusan),” terangnya dikonfirmasi di ruang kerjanya.
Dia mengakui, untuk Palembang berpotensi menunda pembukaan kelas. Namun kabupaten kota lain belum dapat diputuskan. Riza menyebutkan, pihaknya masih memantau kesiapan masing-masing sekolah di setiap tingkat di kabupaten/kota dalam hal sarana prasarana yang sesuai protokol kesehatan. Selain itu, harus ada izin tertulis dari wali murid. Aktivitas di sekolah pun dibatasi maksimal hanya tiga jam saja tanpa adanya jam istirahat, dan siswa dilarang jajan di kantin sekolah.
“Sekolah harus siapkan sistem belajar paralel, jadi antara daring dan luring harus siap selama pandemi,” tegas Riza. (yas)
