JAKARTA- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, kebijakan APBN/fiskal pemerintah saat ini fokus pada bagaimana menggunakan instrumen fiskal, untuk menjaga perekonomian Indonesia dari perlemahan kondisi global, terutama perdagangan internasional. Tapi, pemerintah juga meningkatkan pemihakan pemerintah untuk melindungi kelompok miskin.
“Penerima bantuan iuran yang tadinya 88,2 juta orang, kini menjadi 92,2 juta orang. Pemerintah juga meningkatkan subsidi bunga dari Rp30 triliun Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp100-120 triliun di tahun 2016. Sementara jumlah penerima PKH (Program Keluarga Harapan) naik dari 3,5 juta keluarga menjadi 5 juta,” kata Sri Mulyani pada acara Press Briefing “2 Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK”, di Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (25/10).
Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan APBN sekarang diarahkan untuk membuat sisi belanja menjadi lebih targeted, dan lebih langsung menyelesaikan masalah yang memang merupakan masalah intinya, yaitu kemiskinan dan investasi yang bisa meningkatkan pembentukan modal domestik bruto serta menunjang produktivitas jangka menengah dan panjang.
Selain mengurangi tekanan perlemahan yang berasal dari global untuk melindungi ekonomi Indonesia, pemerintah juga melakukan pengeluaran yang lebih taktikal strategis untuk membangun pondasi masa depan. Untuk 2017, pemerintah akan menjaga APBN menjadi instrumen fiskal yang mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan dan mengatasi kemiskinan.
“Ini akan menjadi suatu tema yang akan terus-menerus dilakukan di dalam mendesain APBN kita. Untuk bisa mencapai instrumen itu, tanpa membuat fiskal kita mengalami kondisi yang tidak sustainable maka penerimaan negara harus terus diperbaiki,” tutupnya. (ekaf)
