PALEMBANG, fornews.co-Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di Sumsel ditekankan untuk turun ke lapangan melakukan pendataan terhadap angka kemiskinan di kabupaten dan kota masing-masing.
Hal tersebut diutarakan Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel, Mawardi Yahya, saat membuka rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sumsel di Auditorium Bina Praja Setda Provinsi Sumsel, Selasa (22/6/2021).
“Pemkab dan pemkot sebaiknya membentuk tim khusus untuk melakukan pendataan tersebut. Kevalidan data ini sangat penting untuk menggambarkan kondisi tingkat kemiskinan masyarakat yang sebenarnya. Tim khusus ini harus dibentuk sehingga data-data tersebut akurat,” kata dia.
Mawardi mengungkapkan, tim khusus itu nantinya harus melakukan pendataan langsung kondisi tingkat kemiskinan masyarat. Agar penanggulangan dan pemberantasan kemiskinan yang dilakukan saat ini dapat berjalan maksimal.
“Ketidak akuratan data menjadi salah satu penyebab bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran,” ungkap dia.
Dengan data yang valid, tambah Mawardi, program pengentasan kemiskinan yang telah dirancang ini diyakini bisa membawa hasil positif bagi kesejahteraan masyarakat. (yah)
