PALEMBANG, fornews.co-Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo – Sandi Sumsel meminta KPU Sumsel menjelaskan kepada masyarakat, terhadap penyebab terjadinya kekurangan surat suara calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2019 yang mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat mencoblos dalam jumlah yang signifikan.
Koordinator Advokasi BPD Prabowo – Sandi Sumsel, M Ridwan Saiman, SH, MH menerangkan, pihaknya kecewa atas maraknya kesalahan dan kekeliruan dalam teknis penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Provinsi Sumsel, berupa kekurangan surat suara calon presiden dan form C1 di banyak TPS.
“Bahwa sangat sulit untuk menyatakan kesalahan dan kekeliruan-keliruan tersebut sebagai suatu kelalaian, mengingat semua logistik pemilu berupa surat suara dan formulir C kesemuanya sudah bisa diperhitungkan sejak lama,” terangnya kepada media, Kamis (18/04).
Ridwan Saiman yang juga Ketua DPD PKS Kota Palembang itu melanjutkan, pihaknya sulit untuk memaklumi kesalahan-kesalahan tersebut sebagai suatu kelalaian. Mengingat sejak awal secara sederhana semua pihak sudah bisa memperhitungkan Provinsi Sumsel adalah basis suara Calon Presiden/Wakil Presiden Prabowo – Sandi, sehingga kesalahan-kesalahan teknis penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif tersebut sangat merugikan Calon Presiden/Wakil Presiden Prabowo – Sandi.
“Untuk itu, kami memerintahkan seluruh kader partai koalisi maupun relawan Prabowo – Sandi untuk mengumpulkan fakta-fakta pelanggaran dan kesalahan-kesalahan teknis penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif tersebut, agar kemudian dapat menjadi bahan dan bukti laporan pelanggaran dan pidana Pemilu kepada pihak berwajib dan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” tegasnya.
Ketua Harian BPD Prabowo – Sandi Sumsel, Habib Mahdi mengatakan, ada beberapa hal yang diamati dari hasil dari Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pileg kemarin yang bisa menjadi catatan semua pihak.
“Terkait dengan proses pemungutan suara di TPS, bahwa kami dapati banyak TPS yang kekurangan surat suara dengan jumlah yang sangat banyak. Ini menunjukkan betapa teknis penyelenggaraan Pemilu di sumsel banyak kekurangan. Bahwa sangat sulit melihat hal ini menjadi suatu yang kebetulan. Hari ini saja dapat informasi di lapangan bahwa hari ini ada TPS yang masih nyoblos,” katanya.
Habib Mahdi meneruskan, bahwa ini hal yang memalukan dan menyedihkan dari anggaran pesta dmmokrasi yang jumlahnya triliunan tersebut. Belum lagi kejadian di beberapa wilayah lain yang dilaporkan tim advokasi mereka.
“Kami berharap KPU kota dan provinsi menjelaskan semua masalah ini. Apalagi khusus kotak suara Pilpres yang tidak ada gembok hanya segel kertas. Kotak sudah dari kardus dan gemboknya tidak ada, mengapa khusus kotak itu,” tukasnya.
Sementara, Ketua Dewan Penasehat BPD Prabowo – Sandi Sumsel, Budiarto Marsul menuturkan, ini merupakan sikap mereka setelah mendapatkan hasil dari bekeliling kota Palembang pascapemilu.
“Makanya kami perlu mempertanyakan dan penjelasan kepada pihak penyelenggara dalam hal ini KPU Sumsel. Kami terus mengumpulkan data-data daerah mana saja yang mengalami kekurangan itu. Kemudian mengambil langkah-langkah dan melaporkan ke Bawaslu, agar diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-udangan,” tuturnya, seraya menambahkan, pihaknya bisa saja menduga, walaupun harus di buktikan. Oleh karena itu, dugaan itu harus dijawab penyelenggara agar tidak ada kecurigaan. (tul)
