BEIJING, fornews.co – Dalam dua bulan terakhir Tiongkok menjadi sorotan dunia karena perdagangan satwa liar untuk dikonsumsi yang diduga menjadi biang munculnya virus corona.
Badan legislatif terkemuka di Tiongkok melalui Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-13, pada 24 Februari 2020, secara komprehensif memutuskan pelarangan terhadap perdagangan satwa liar ilegal dan menghilangkan kebiasaan buruk warganya memakan binatang liar.
Hal ini diharapkan dapat memberikan dukungan kuat legislatif untuk menangani ancaman terhadap kesehatan warga Tiongkok dari virus corona.
Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Satwa Liar, keputusan tersebut melarang konsumsi hewan liar yang tercantum dalam undang-undang tersebut, serta yang penting secara ekologis, ilmiah, dan sosial, termasuk yang dibiakkan di penangkaran.
Namun demikian, masih ada batasan untuk larangan komprehensif yang diproklamirkan ini. Ikan dan satwa liar akuatik lainnya, dan ternak serta unggas umum tidak akan disertakan.
Selain itu, hewan liar yang diizinkan adalah binatang yang tidak dimakan dan digunakan untuk studi ilmiah dan penelitian medis.
Meski begitu tetap membutuhkan pemeriksaan yang ketat dan prosedur persetujuan serta karantina serta inspeksi sesuai dengan peraturan nasional yang relevan.
Dalam hal memerangi perdagangan satwa liar ilegal, keputusan tersebut menjelaskan larangan keras melakukan kegiatan berburu, memperdagangkan dan mengangkut hewan liar—terutama hewan liar yang akan dikonsumsi.
Lebih banyak upaya akan dilakukan untuk memastikan penegakan hukum, membangun mekanisme pertanggungjawaban dan melarang perdagangan ilegal sesuai dengan hukum.
Namun, mengingat implementasi keputusan tersebut kemungkinan akan membawa kerugian ekonomi yang parah bagi banyak pihak. Terutama bagi peternak.
Badan legislatif terkemuka mendorong pemerintah daerah untuk memberikan panduan kepada mereka yang terdampak. Selain itu juga membantu memberikan jalan keluar dalam produksi dan operasi pertanian.
Memang benar bahwa industri pembiakan hewan liar telah menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi warga miskin yang tinggal di pegunungan.
Para ahli telah menyarankan untuk membuat penyesuaian pada daftar spesies yang dilindungi di Tiongkok. Melakukan evaluasi manajemen yang dikategorikan antara ilegal berdagang satwa liar dan secara konvensional memelihara binatang liar di penangkaran.
Berburu rusa sika di cagar alam akan diganjar hukum. Sementara itu industri pengembangbiakan rusa di beberapa tempat telah dikembangkan untuk tujuan medis.
Selain upaya legislatif, Kementerian Ekologi dan Lingkungan (MEE) juga secara aktif berupaya menjadikan implementasi Undang-Undang Perlindungan Margasatwa sebagai bagian dari upayanya melakukan inspeksi lingkungan ekologis.
Liu Youbin, juru bicara MEE, mengatakan bahwa kementerian bekerja di bawah mandatnya untuk mengoordinasikan perlindungan keanekaragaman hayati dan mengawasi perlindungan satwa liar. Hal ini disampaikan selama konferensi pers reguler pada 10 Maret 2020.
Menurut Liu, pihaknya telah melakukan penyelidikan mengenai spesies asing invasif di cagar alam, dan membuat basis data awal. Kementerian akan terus bekerja dengan otoritas terkait dan mendukung pekerjaan mereka dalam memerangi perdagangan satwa liar ilegal. (adam)
FORNEWS OFFICIAL
instagram:
@fornewsofficial
facebook:
fornews.co
FORNEWS BIRO JOGJA
instagram:
@fornewsjogja
youtube:
Fornews Jogja
