PALEMBANG, fornews.co – Pelaksanaan Debat Pertama Capres dan Wapres Pemilu 2019, Kamis (17/01) malam, menyedot perhatian masyarakat. Tidak hanya yang menonton di rumah, namun beberapa tempat juga menggelar nonton bareng.
Seperti yang tampak di Posko Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Sumatra Selatan di Jalan Pangeran Ratu, Jakabaring. Ratusan masyarakat sekitar lokasi datang dan mengikuti acara nobar hingga selesai.
Ketua TKD KIK Sumsel Syahrial Oesman mengatakan, dengan berkumpulnya masyarakat disini dan mengikuti nobar Debat Capres dan Wapres maka mereka bisa menilai yang mana pantas jadi Presiden lima tahun kedepan. Baik itu melalui pemaparan program, cara menyampaikan pendapat dan jawaban yang diberikan.
“Kelihatan ada yang kurang, ada yang lebih. Tapi tujuan nobar ini untuk memberikan kepada masyarakat opini terhadap kedua pasangan calon ini. Saya rasa mereka seluruh masyarakat Indonesia bisa menilailah, apalagi ini disiarkan secara langsung,” ujar Syahrial ditemui disela-sela acara nobar Debat Capres dan Cawapres.
Menurut Syahrial, TKD KIK Sumsel telah membuat imbauan kepada TKD di daerah untuk menggelar kegiatan serupa. Seperti TKD Muara Enim yang melaksanakan juga nobar seperti ini. Sementara TKD yang tidak menggelar nobar, mereka melaksanakan nobar di lingkungan rumah masing-masing.
“Caleg dari partai pengusung juga mengajak masyarakat nobar di lingkungan masing-masing. Semuanya ini dimanfaatkan untuk mengetahui apa sih yang akan dilaksanakan kedua calon,” tutur Syahrial.
Dikatakan Syahrial, dari pelaksanaan debat ini tentunya akan mempengaruhi elektabilitas pasangan calon di masyarakat. Namun menurut Syahrial, hal itu tidak terlalu signifikan. Sebab keputusan tentang paslon yang akan dipilih rakyat sudah ada.
“Asal jangan sampai salah satu di antara mereka terjebak dengan pendapat yang lain. Tadi hampir saya lihat, waktu bahas soal HAM sempat tegang. Pak Jokowi tidak tanyakan soal HAM, ini adalah teknik strategi komunikasi yang sangat brilian. Waktu bahas HAM, tidak dimanfaatkan Pak Jokowi, padahal itulah peluang dia membalas apa yang disampaikan Paslon 02 kepada Paslon 01. Tapi tidak, beliau tidak memanfaatkan itu. Akhirnya mereka (Paslon 02) sendiri membuka perdebatan soal HAM. Tapi itu sebenarnya persoalan hukum. Jangan disamakan penegakan hukum dengan HAM. Itu berbeda. Pidana tidak pidana, korupsi tidak korupsi ada UU-nya. Sedangkan HAM ada UU tersendiri lagi,” papar Syahrial.
Menurut Syahrial, pada debat kali ini dia mengharapkan empat persoalan sesuai tema yaitu hukum, HAM, korupsi dan terorisme, semuanya dibahas oleh Paslon. Tapi pasangan 02 hanya membahas hukum dan korupsi, tapi tidak membahas mendalam terorisme dan HAM.
“Harusnya dibahas semua, tapi dalam visi misi Paslon 02 tidak membahas HAM dan terorisme. Kalau pak Jokowi (membahas) soal terorisme tapi belum selesai karena sudah habis waktu,” tukas mantan Gubernur Sumsel ini.
Sementara itu, Wakil Bendahara TKD Sumsel Yudha Rinaldi mengatakan, pada debat ini masyarakat bisa mendengar dan mengetahui secara langsung bagaimana jawaban yang diberikan kandidat dalam mengatasi masalah. Bahkan Yudha mengharapkan tidak ada hoaks lagi yang ditebarkan kedepan.
“Seperti disampaikan Pak Jokowi bahwa ada sesuatu disinggung masalah (hoaks penganiayaan) Ratna Sarumpaet, lalu selalu disampaikan ada cerita (persekusi) dari daerah mana. Kalau memang ada persekusi laporkan saja. Itu saya rasa jawaban yang sudah pas dari Pak Jokowi,” tutur Yudha.
“Yang pasti ini adalah pendidikan politik bagi masyarakat. Masalah nanti memilih (siapa) silakan, setelah masyarakat tahu. Jangan memilih (Paslon) dengan tidak rasional, misalnya banyak beredar di masyarakat pokoknya jangan dia, pokoknya yang ini. Silakan memilih, jangan pokoknya pokoknya,” imbuh Bendahara DPD PDI Perjuangan Sumsel ini. (ije)
