JAKARTA, fornews.co – Koalisi Warga Tolak MBG menyatakan sikap menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah.
Program yang awalnya diklaim sebagai solusi untuk mengatasi stunting itu justru disebut menimbulkan persoalan baru.
Sepanjang Januari hingga September 2025, Koalisi mencatat ribuan anak mengalami keracunan massal akibat makanan yang disalurkan melalui program MBG.
Kondisi tersebut dinilai membuktikan lemahnya pengawasan dan rendahnya standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program.
“Program MBG terbukti gagal memenuhi hak anak atas pangan bergizi, sehat, dan aman. Alih-alih menyelesaikan problem gizi, justru menimbulkan masalah kesehatan serius,” tegas pernyataan Koalisi kepada ICW, Selasa lalu, 30 September 2025.
Koalisi juga menyoroti tata kelola MBG yang dianggap sentralistik dan militeristik. Pola distribusi makanan disebut tidak transparan, minim akuntabilitas, serta membuka ruang praktik dalam pengadaan maupun penyaluran bahan pangan.
Dengan kondisi tersebut, Koalisi mendesak pemerintah menghentikan program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme yang ada.
Menurut mereka, kebijakan ini tidak selaras dengan prinsip pemenuhan gizi anak yang harus berbasis kebutuhan lokal dan partisipasi komunitas.
“Pemenuhan gizi seharusnya dikembalikan kepada komunitas dan daerah yang lebih memahami konteks, potensi, serta kebutuhan anak di wilayah masing-masing,” lanjut pernyataan itu.
Koalisi menilai, jika pola sentralistik tetap dipertahankan, maka risiko kegagalan program akan semakin besar. Di sisi lain, pemberdayaan komunitas dan pemerintah daerah diyakini lebih efektif dalam menyediakan makanan sehat yang sesuai standar gizi sekaligus aman dikonsumsi.
Desakan ini menjadi catatan kritis bagi pemerintah agar lebih berhati-hati dalam merancang program pangan berskala nasional, dengan menempatkan aspek kesehatan, keamanan pangan, serta partisipasi publik sebagai prioritas utama.
Berikut enam poin tuntutan Koalisi Warga Tolak MBG:
1. Menghentikan program MBG yang sentralistik, militeristik, dan penuh masalah.
2. Menuntut pertanggungjawaban Presiden, BGN, SPPG, dan penyelenggara dapur atas ribuan kasus keracunan anak.
3. Mendesak BGN membentuk tim pencari fakta independen untuk mengusut keracunan massal, membuka hasilnya secara transparan, dan memberikan hak pemulihan kepada korban.
4. Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan audit investigatif selama proyek Makan Bergizi Gratis berlangsung.
5. Mengusut praktik rente dan korupsi dalam MBG serta menindak tegas para pelakunya.
6. Mengembalikan pemenuhan gizi anak kepada komunitas, sekolah, dan daerah dengan sistem transparan, partisipatif, dan berbasis kebutuhan anak.
