PALEMBANG, fornews.co – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Selatan (Sumsel), bersama perwakilan masyarakat di Daerah ini, akan menghadiri Pertemuan Wilayah Kelola Rakyat dan Konferensi Nasional Lingkungan Hidup di Bumi Perkemahan Cibubur, Bogor, Jawa Barat, 11-13 Desember 2017.
Direktur Eksekutif WALHI Sumsel, Hadi Jatmiko mengatakan, kegiatan ini merupakan konsolidasi gerakan lingkungan hidup untuk pengarusutamaan keadilan ekologi dalam politik lingkungan di Indonesia. Masyarakat Sumsel, yang ikut terlibat meliputi perwakilan dari Cawang Desa Bumi Makmur, Desa Muara Megang, Kabupaten Musi Rawas (Mura), dan perwakilan Desa Nusantara, Desa Rambai, dan Desa Bangsal Kabupaten OKI.
“Salah satu tujuannya adalah mendesak rezim Pemerintahan Jokowi-JK, untuk memenuhi janjinya kepada publik atas perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkeadilan, khususnya reforma agraria,” ujarnya, Minggu (10/12).
Selain menagih komitmen pemerintah, dalam pertemuan ini akan menjadi momentum bagi sesama komunitas untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, saling memperkuat dan membangun solidaritas antar sesama komunitas di dalam kerangka memperjuangkan hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupannya.
“Temu rakyat ini juga sekaligus ingin menegaskan bahwa rakyat sesungguhnya mampu mengelola kekayaan alamnya secara adil dan berkelanjutan, dibandingkan dengan model penguasaan korporasi skala besar yang terbukti telah gagal, dengan beberbagai fakta krisis yang kita saksikan dan rasakan hari ini,” terangnya.
Di Sumsel, sambung Hadi, solusi mengatasi ketimpangan penguasaan sumber daya alam antara korporasi dan rakyat dengan program-program yang ada berjalan sangat lamban. Salah satu yang menjadi persoalan adalah komitmen pemerintah daerah yang lemah serta kelembagaan yang ada tidak berjalan optimal.
“Untuk mengukur keberpihakan pemerintah kepada rakyat bisa dilihat dengan kondisi hari ini. Untuk memperjuangkan hak kelolanya, masyarakat membutuhkan waktu yang sangat panjang, sementara pemberian izin kepada perusahaan-perusahaan perkebunan kayu (hutan tanaman industri), perkebunan sawit, dan pertambangan sangat mudah,” kritiknya.
Selain itu, kebijakan distribusi penentuan alokasi reforma agraria dan perhutanan sosial (RA/PS) masih bersifat top-down, pemerintah harusnya lebih mendahulukan wilayah masyarakat yang telah dirampas oleh industri-industri berbasiskan lahan sebagai prioritas agenda RA/PS, dengan mengembalikan, mengakui, dan memulihkan wilayah masyarakat.
“Kemudian juga pemerintah segera memberikan pengakuan kepada wilayah yang telah dikelola oleh masyarakat. Jika ini tidak disegerakan untuk dilakukan, maka konflik sumber daya alam akan terus berlarut, dan sama halnya dengan bentuk pelanggengan pemiskinan rakyat oleh pemerintah,” imbuhnya.
Seperti yang dialami masyarakat Cawang dan Desa Nusantara, dicontohkan Hadi bahwa lebih dari 608 hari masyarakat Cawang ditelantarkan oleh pemerintah, akibat penggusuran yang dilakukan oleh PT Musi Hutan Persada (Marubeni Group).
Padahal, pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah berkomitmen untuk menyelesaikan konflik yang ada, namun sampai saat in belum ada sikap dari KLHK yang berpihak pada masyarakat Cawang.
“Sedangkan, di Desa Nusantara, OKI, masyarakat masih menunggu pengakuan pemerintah atas lahan pertanian yang telah dikelola oleh masyarakat sejak tahun 1995,” tukas Hadi.
Adapun agenda pertemuan wilayah kelola rakyat di Bumi Perkemahan Cibubur, Bogor, Jawa Barat, meliputi Festival Wilayah Kelola Rakyat (WKR), berbagi pengalaman antar komunitas dalam memperjuangan wilayah kelolanya, kemudian berbagi ide penguatan pengembangan ekonomi kerakyatan, hingga diskusi terkait kebijakan pemeritahan Jokowi-JK mengenai perhutanan sosial dan reforma agraria. (ibr)
