PALEMBANG, fornews.co – Tiga perusahaan yang wilayah konsesinya terindikasi mengalami kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilaporkan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel terkait dugaan tindak pidana karhutla ke Polda Sumsel, Jumat (13/11/2026).
Deputi Walhi Sumsel, Febrian Sopah menyampaikan, bahwa tiga perusahaan yang dilaporkan tersebut yakni, PT Bumi Mekar Hijau (PT BMH) di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI); PT Golden Blossom Sumatra (PT GBS) di Desa Prambatan, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI); dan PT Perkebunan Nusantara VII Cinta Manis (PTPN VII Cinta Manis).
“Langkah hukum ini tindak lanjut dari rangkaian pemantauan titik panas (hotspot), analisis spasial menggunakan citra satelit, serta investigasi lapangan yang dilakukan WALHI Sumsel sepanjang Agustus hingga Oktober 2026,” ujar dia, lewat keterangan resminya, Jumat (13/11/2026).
Febrian mengatakan, bahwa hasil analisis spasial Walhi Sumsel terhadap data SIPONGI Kementerian Kehutanan periode 1 Agustus–26 Oktober 2026, tercatat sebanyak 17.753 hotspot di wilayah konsesi PT Bumi Mekar Hijau, 1.134 hotspot di konsesi PT Golden Blossom Sumatra, dan 312 hotspot di konsesi PTPN VII Cinta Manis.
“Temuan itu tidak berhenti pada pembacaan data satelit. Tim investigasi Walhi Sumsel juga melakukan pemeriksaan langsung di sejumlah lokasi untuk memastikan kondisi faktual di lapangan,” kata dia.
Febrian mengungkapkan, dalam pemantauan di wilayah konsesi PT Bumi Mekar Hijau pada 14 September 2026, tim investigasi menemukan empat sampel lokasi kebakaran dalam satu hamparan areal terbakar.
Dari analisis spasial citra satelit periode 19 Agustus – 1 Oktober 2026, sambung dia, luas areal terbakar pada lokasi pemantauan tersebut teridentifikasi mencapai sekitar 4.834 hektare. Lokasi kebakaran berada pada ekosistem gambut yang telah ditanami akasia. Pengukuran tinggi muka air di lokasi juga menunjukkan angka sekitar 110–120 cm.
“Sementara, di wilayah konsesi PT Golden Blossom Sumatra, Walhi Sumsel melakukan pemantauan lapangan pada 13 September 2026. Tim menemukan dua sampel lokasi kebakaran. Hasil analisis spasial citra satelit periode 1 Agustus hingga 6 Oktober 2026, mengidentifikasi luas areal terbakar pada lokasi pemantauan mencapai sekitar 1.433 hektare, lokasi tersebut merupakan lahan gambut,” ungkap dia.
Kemudian, jelas Febrian, bahwa di wilayah konsesi PTPN VII Cinta Manis, tim investigasi melakukan pemantauan pada 14–15 September 2026. Hasil pemantauan, ditemukan lima sampel lokasi kebakaran yang berada di areal tanaman tebu yang telah dipanen.
Lalu, Walhi Sumsel juga menemukan aktivitas pengangkutan tanaman tebu yang diduga telah dibakar di area konsesi perusahaan.
“Temuan tersebut menjadi bagian penting yang perlu didalami oleh penyidik untuk mengetahui penyebab kebakaran serta prosedur operasional yang dilakukan perusahaan,” jelas dia.
Terhadap sejumlah temuan tersebut, maka Walhi Sumsel menilai perlu dilihat dalam konteks riwayat kebakaran yang berulang di sejumlah wilayah konsesi perusahaan.
Dari analisis historis Walhi Sumsel, wilayah konsesi PT Bumi Mekar Hijau tercatat mengalami kebakaran pada 2014, 2015, 2019, dan 2023.
Sementara, pada wilayah konsesi PT Golden Blossom Sumatra, kebakaran teridentifikasi pada 2015, 2019, dan 2023. Untuk wilayah konsesi PTPN VII Cinta Manis, riwayat kebakaran tercatat pada 2015, 2019, dan 2023 dan pada tahun 2026 terjadi kebakaran di ke tiga perusahaan tersebut.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Kebakaran berulang di wilayah konsesi perusahaan menuntut pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran, pengelolaan tata air, kesiapan sarana dan prasarana, serta kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perlindungan lingkungan hidup,” tegas ida.
Sementara terhadap hal tersebut, Kadiv Advokasi dan Kampanye Walhi Sumsel, Galang Suganda melanjutkan, pihaknya mendesak Polda Sumsel untuk mengusut penyebab karhutla di wilayah konsesi ketiga perusahaan itu, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian.
Berikutnya, sambung Galang, memeriksa kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pencegahan dan pengendalian karhutla, termasuk ketersediaan serta fungsi sarana dan prasarana pengendalian kebakaran, khususnya di wilayah ekosistem gambut.
Selanjutnya, mendalami tindakan perusahaan sebelum, selama, dan setelah kebakaran terjadi, termasuk memastikan apakah langkah pencegahan, penanganan, serta pemulihan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Mendalami dugaan pertanggungjawaban pidana korporasi, termasuk peran pengurus dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wilayah konsesi,” terang dia.
“Serta menjamin proses penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan, serta menyampaikan perkembangan penanganan laporan kepada publik,” tandas dia. (aha)
