PALEMBANG, fornews.co – Tiga terdakwa kasus dugaan korupsi distribusi semen di PT Semen Baturaja (SMBR) dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel dengan tuntutan berbeda.
Dihadapan Majelis Hakim yang diketuai Hakim Ali Mardiat SH MH, JPU Kejati Sumsel menyatakan, bahwa terdakwa M Jamil dan terdakwa Dede Prasade dituntut masing-masing 11 tahun penjara, denda Rp200 juta, subsidair 80 hari kurungan.
“Terdakwa Djie A Lie Alianto dituntut 13 tahun penjara, denda Rp200 juta, subsidair 80 hari kurungan badan,” ujar JPU, pada sidang dengan agenda pembacaan amar tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1A Khusus Palembang, Kamis (12/11/2026).
Terdakwa Alianto juga, kata JPU, dituntut membayar uang pengganti (UP) senilai Rp74 miliar, dan jika tidak bisa membayar maka diganti dengan hukuman pidana 7 tahun penjara.
”Kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memvonis terdakwa M Jamil dan Dede Prasade dengan pidana masing-masing 11 tahun penjara, denda Rp200 juta, subsidair 80 hari kurungan,” kata dia.
‘Untuk terdakwa Alianto agar divonis dengan pidana 13 tahun penjara, denda Rp200 juta, subsidair 80 hari kurungan. Terdakwa Alianto juga dibebankan membayar uang pengganti Rp74 miliar, atau diganti kurungan badan selama 7 tahun penjara,” imbuh dia.
Sementara, Advokat Mas Klara Belo SH selaku kuasa hukum terdakwa M Jamil dan Dede Prasade mengungkapkan, pihakmya akan melakukan pledoi (pembelaan).
”Kami akan ajukan pledoi (pembelaan). Sebab kami menganggap tuntutan JPU ini terlalu tinggi. Apalagi kedua klien kami hanya selaku pemberi kebijakan dan tidak pernah menikmati hasil dari kebijakan atau dari utang SMBR tersebut,” ungkap dia.
Untuk diketahui, dalam dakwaan JPU Kejati Sumsel disebut kesepakatan bermula antara terdakwa M Jamil, Dede Prasade dan Djie A Lie Alianto (DJ) untuk menjadikan PT KMM sebagai distributor semen SMBR, diduga tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang seharusnya.
Untuk melancarkan rencana itu, tersangka M Jamil disebut menyuruh penerbitan surat dukungan kepada PT KMM agar perusahaan tersebut bisa mendapatkan proyek Tol Pematang Panggang–Kayu Agung (PPKA) milik PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Proyek itu kemudian dijadikan sebagai pintu masuk jaringan distribusi semen curah SMBR. sementara, tersangka Dede Prasade yang juga merangkap sebagai Komisaris PT BMU, anak perusahaan SMBR, berupaya memindahkan operasional PT BMU ke wilayah Lampung.
Langkah ini dilakukan agar jaringan distribusi semen zak, termasuk toko ritel dan gudang penyimpanan milik SMBR, dapat dialihkan dan diserahkan kepada PT KMM.
Pada 27 September 2018, M Jamil dan Djie A Lie Alianto selaku Direktur PT KMM menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli Semen antara SMBR dengan PT KMM.
Penandatanganan perjanjian itu dilakukan tanpa melalui proses seleksi dan evaluasi administrasi serta teknis oleh tim penilai, yang jelas-jelas bertentangan dengan SOP Pemasaran 2018 dan IK Marketing & Brand Management 2018.
Dalam praktiknya, PT KMM juga mendapatkan fasilitas plafon penebusan semen tanpa jaminan aset, PT KMM tidak melakukan pembayaran sesuai nilai penebusan semen, meski demikian, M Jamil dan Dede Prasade tetap memberi fasilitas itu tanpa mempertimbangkan total outstanding piutang distributor.
Bahkan, fasilitas reschedule piutang diberikan berulang kali agar plafon PT KMM tetap terbuka di sistem dan terus bisa menebus semen. Tindakan itu diduga bertentangan dengan SOP Account Receivable 2019 dan diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar Rp74 miliar lebih. (aha)
