KAYUAGUNG- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penghargaan kepada peraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut. Khusus di Sumsel, hanya Ogan Komering Ilir (OKI) satu-satunya kabupaten yang mendapat penghargaan dari Presiden RI.
Kabupaten OKI dinilai mampu menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hal laporan keuangan tanpa Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) atau WTP murni.
Adapun lembaga, pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota yang mendapat penghargaan yakni sebanyak 37 entitas pelaporan yang meliputi 22 kementerian/lembaga, 3 pemerintah provinsi, 8 pemerintah kabupaten dan 4 pemerintah kota.
Bupati OKI H Iskandar, SE melalui sekretaris daerah (Sekda) Husin, S.Pd, MM saat menerima penghargaan opini WTP di Jakarta, Selasa (20/9) menyatakan bahwa penghargaan WTP merupakan pemicu semangat pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan memberi layanan kemasyarakatan.
“Kami bersyukur atas apa yang diperoleh. Penghargaan ini sebagai buah dari komitmen semua pihak antara lain DPRD, FKPD dengan bimbingan penuh dari BPK RI Perwakilan Sumsel. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumsel karena OKI satu-satunya Kabupaten yang memperoleh predikat ini,” ujar Husin.
Dengan penghargaan itu pula, pihaknya tidak ingin berpuas diri atas hasil itu. Bahkan ke depan pihaknya tetap berkomitmen untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dan penuntasan kemiskinan.
“Jadi kami masih tetap terus bekerja keras untuk mewujudkan target yang hendak dicapai,”ucapnya.
Pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, Presiden Jokowi berpesan agar pemerintah jangan hanya berhenti pada upaya mengejar predikat opini WTP semata.
“Opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan negara. Justru dengan predikat WTP, kita harus bekerja keras lagi untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan dan lebih akuntabel,” kata Jokowi.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menambahkan pemberian penghargaan pada pemerintah yang sudah lima tahun berturut-turut mendapat WTP ini adalah untuk memberi semangat pada pemerintah yang belum mendapat WTP.
Dia juga berharap agar yang sudah mendapat WTP jangan sampai merosot ke wajar dengan pengecualian (WDP).
“Diharap setiap tahun dijaga, bukannya setelah WTP kemudian kita relaks dan kemudian statusnya jadi menurun. Harus tetap dipertahankan,” kata Sri.(jay/rel)
